Pasal 58 BW menyebutkan “janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya. Segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal”.
Pasal 58 KUH Perdata merumuskan tiga hal. Pertama, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkan perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.
Endah menjelaskan jika pemberitahuan kawin telah diikuti oleh pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak lain. Lalu, mengenai perbuatan melawan hukum, kata dia, diartikan sebagai perbuatan yang tidak pantas dalam lingkup kesusilaan masyarakat.
Jadi, apakah janji menikahi tanpa adanya unsur-unsur merugikan salah satu pihak tidak dapat dijerat hukuman? Ketua Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FH UI), Heru Susetyo mengatakan batalnya pernikahan ini dapat berakibat hukum, bisa diajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bila salah satu pihak melanggar janji untuk melaksanakan pernikahan.
Namun, apabila janji itu hanya secara lisan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dengan janjinya, tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. “Jadi, kalau hanya pacaran saja dan janji ingin menikahkan, tidak ada kerugian baik fisik, psikis, batin, seksualitasnya, ekonominya, maka tidak bisa dilakukan gugatan ke pengadilan.”
Perkara menarik lainnya, termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam Putusan No. 11/Pdt/G/1988/PN/Kef. Perkara ini timbul dari hubungan intim yang terjalin antara penggugat P (penggugat) dengan H (tergugat) sejak tahun 1982 s.d. 1988. H membujuk dan merayu P agar melakukan hubungan intim dengan janji bila Hamil, H akan menikahi P. Ternyata perbuatan ini mengakibatkan P hamil. Karena kehamilan P, orang tua P meminta kepada H agar persoalan ini diselesaikan baik-baik, tetapi tidak berhasil.
Kemudian P menuntut ke pengadilan agar memutuskan H telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum adat yaitu “Pualeu Manleur dan Tamnoni” dan menghukum H untuk membayar sanksi adat dan tuntutan adat. Alhasil, gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu. Dari perkara ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum juga mencakup tindakan yang melanggar adat.
