Perlakuan istimewa di awal, hadiah buruk diterima kemudian. Begitulah kalimat yang pantas untuk menggambarkan keadaan Hengky Samuel Daud, Direktur Utama sekaligus pemilik PT Istana Sarana Raya. Perusahaan rekanan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran di 22 daerah di Indonesia.
Saat jaya, berbekal radiogram Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri Oentarto Sindung Mawardi, Hengky dapat menaklukan sejumlah pejabat daerah. Mereka tak kuasa menolak perusahaan milik Hengky menjadi pemenang pengadaan damkar dengan metode penunjukkan langsung.
Namun, tim penuntut umum berpendapat beda. Apa yang dilakukan Hengky dinilai melibas aturan yang ada sehingga merugikan negara. Akibatnya, saat memperingati hari jadi ke 55, Kamis (14/1), penuntut umum memberikan ‘hadiah’ yaitu menuntut Hengky hukuman 10 tahun penjara.
“Serta denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan,” ungkap ketua tim penuntut umum Rudi Margono membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (14/1).
Penuntut umum menuntut Hengky dengan dakwaan kesatu primair pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Saat menguraikan fakta, penuntut umum langsung melompat pada September 2002, saat Hengky menemui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri kala itu, Oentarto Mawardi. Hengky lalu meminta Oentarto, yang perkaranya sudah diputus Pengadilan Tipikor untuk perkara serupa, membuat sandi berupa radiogram.
Oentarto lalu menyetujui dan membuat radiogram bernomor 027/1496/OTDA/2002 tertanggal 13 Desember 2002. Kepala daerah dalam radiogram tersebut diingatkan untuk segera menyediakan alat damkar. Hengky menurut penuntut umum aktif mengatur isi surat yang disetujui Oentarto.
Bahkan, tercetak pula lampiran spesifikasi damkar apa yang harus dibeli pemerintah daerah bersama radiogram tersebut. Spesifikasi alat damkar yang tercantum dalam radiogram itu ternyata hanya dimiliki perusahaan milik Hengky.
Kemudian, radiogram plus lampiran tersebut terkirim ke seluruh daerah. “Dan, surat tersebut juga dibawa Hengky untuk menemui sejumlah kepala daerah agar memilih perusahaan terdakwa sebagai rekanan,” imbuh jaksa KMS Roni.
Karena itu, pengadaan alat damkar di 22 daerah langsung menunjuk PT Istana Sarana Raya, PT Satal Nusantara. “Kesemuanya terafiliasi dengan Hengky,” kata KMS Roni lagi.
Perbuatan tersebut, ujar KMS Roni melabrak Keppres No 18 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah. Sekaligus melahirkan persaingan usaha tidak sehat karena menjadi pemenang dalam proyek tersebut tanpa proses semestinya serta ada unsur kedekatan dengan Depdagri. “Tidak sehat karena harga tidak dinegosiasikan lebih dahulu bahkan digelembungkan,” kata Jaksa Ketut Sumedana.
Kerugian negara
Perbuatan terdakwa, menurut penuntut umum, berdasarkan perhitungan BPKP, merugikan negara sebesar Rp86,078 miliar. Ditambah Rp10,948 miliar kerugian negara karena tidak membayar bea masuk untuk impor delapan unit damkar. Surat permohonan pembebasan bea masuk diteken Dirjen Otda Oentarto yang menyatakan barang tersebut diimpor oleh negara sehingga bebas biaya.
Tetapi, delapan unit damkar tersebut oleh Hengky dijual lagi untuk pengadaan damkar di beberapa daerah. Hal ini menurut Ketut Sumedana, menguraikan pendapat ahli dari Ditjen Bea dan Cukai Depkeu Budi Situmorang, barang yang diimpor negara tak dapat dijual. Cara curang Hengky itu menurut ahli melanggar UU No 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan.
Sehingga total kerugian negara dari dua hal itu mencapai Rp97,026 miliar. Namun, penuntut umum masih berbaik hati. Yaitu mengurangkan uang pengganti dengan hasil rampasan serta pengembalian uang dari beberapa terdakwa maupun pejabat daerah yang kecipratan rejeki dari Hengky sebesar Rp14,370 miliar.
“Sehingga, kewajiban uang pengganti bagi terdakwa sebesar Rp82,646 miliar dikurangi lagi dengan hasil lelang 20 unit damkar tipe ME-5 dan sembilan unit damkar tipe V80ASM,” jelas jaksa Hadiyanto.
Suap
Tak cukup dengan dakwaan kesatu sebagai dasar tuntutan penuntut umum. Hengky dinilai terbukti melakukan perbuatan seperti dakwaan kedua primair pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor. Yaitu memberikan uang pada pejabat daerah maupun pejabat Depdagri untuk meloloskan niatnya.
Pemberian uang pada Oentarto karena pejabat Depdagri itu membuat radiogram dan surat pembebasan bea masuk. Sedangkan pemberian uang pada pejabat daerah karena mereka mengurus dokumen agar perusahaan milik Hengky ditunjuk langsung sebagai penyedia damkar.
Menanggapi tuntutan tersebut, Hengky meminta waktu 30 hari untuk membuat pembelaan. Namun ketua majelis hakim Maryana mengatakan, “Kalau 30 hari tidak lazim, tapi seminggu tidak manusiawi, jadi kami beri dua pekan, atau pada Kamis, 28 Januari 2010,” tuturnya.
















