Pertama, menetapkan limit dalam RUPS, yaitu Rp115 miliar. Kedua, melakukan perubahaan anggaran dasar, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hapus tagih (Pasal 12 ayat 9 UU PUPN). Ketiga, menyempurnakan peraturan internal dan standar operating procedures hapus tagih. Keempat, mengajukan persetujan pelaksanaan hapus tagih ke dewan komisaris.
“Jadi, kita telah melakukan langkah-langkah penghapusan kredit hapus tagih itu dengan baik. Jadi, memang kesehatan tetap kami kedepankan dalam upaya penghapusan itu”, kata Maryono.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, juga menyatakan hal yang sama. Dirut BRI Sofyan Basir mengatakan, dalam menyelesaikan kredit macet, selain melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BRI juga menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
Jika dipilah dengan jenis usahanya, lanjut salah satu direksi BRI Abdul Rachman, kredit macet terbesar berasal dari sektor perdagangan mencapai 51,16 persen dengan nilai Rp7,4 triliun.Ia mengatakan,total kredit macet itu telah di-recovery sebesar Rp10,134 triliun.
Sementara sisanya Rp14,530 triliun yang belum ter-recovery. Selain sektor perdagangan, jenis usaha yang terdapat kredit macet lainnya meliputi sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, listrik, air, dan gas, konstruksi, pengangkutan, jasa dunia usaha, dan jasa sosial masyarakat.
“Total kredit macet di BRI hingga akhir Desember 2012 Rp14,530 triliun,” ujarnya.
Anggota Komisi XI Arif Budimanta mengatakan, masukan dari empat bank milik negara mengenai piutang ini penting dalam rangka penyusunan RUU Piutang Negara dan Piutang Daerah yang sedang dilakukan dewan. Menurutnya, konsep penyelesaian piutang menjadi salah satu faktor penting bagi dewan dalam menyusun RUU.
“Dewan dan pemerintah hampir menuju kesepakatan mengenai konsep piutang negara terutama di sektor perbankan dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya,” ujar Arif.
Sayangnya, pertanyaan yang dilontarkan Arif dan sejumlah anggota dewan lainnya belum sempat dijawab keempat direksi bank BUMN. Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis pertanyaan seperti kredit bermasalah terdeteksi karena adanya keputusan direksi yang salah, situasi ekonomi yang anjlok ataupun terdapat debitur yang nakal belum bisa dijawab sekarang.
Menurut Harry, rapat dengan keempat direksi bank milik negara ini akan dilanjutkan pada Kamis tanggal 11 April 2013. “Tidak mungkin sekarang diselesaikan, saya usulkan Kamis jam 2 siang (rapat dilanjutkan, red). Mereka siapkan itu, dan menjawab pertanyaan sejumlah teman-teman anggota dewan,” pungkasnya.
