Hubungan Industrial Ibarat Ikatan Perkawinan
Berita

Hubungan Industrial Ibarat Ikatan Perkawinan

Kepercayaan menjadi kata kunci terbinanya hubungan industrial yang harmonis. Terjalin dalam ‘akad nikah’ berupa perjanjian kerja bersama.

CR-12
Bacaan 2 Menit

 

Mantan Ketua Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM), Mirisnu Viddiana, masih dalam kesempatan yang sama menuturkan, pembentukan PKB itu sulit dan memakan waktu. Tapi bukan lantas hambatan itu memundurkan perjuangan pekerja untuk membentuk PKB.

 

Sebaliknya, bagi wanita yang akrab disapa Viddi ini, tidak ada alasan untuk tidak membuat PKB. Menurutnya di situlah tempat berlindung bagi kepentingan dan hak-hak pekerja yang harus dipatuhi perusahaan. “Kami berjuang membentuk PKB itu kurang lebih empat tahun,” kata dia.

 

Saat ini, SPBS DHL sedang memperjuangkan terbentuknya PKB. Tapi masih terbentur dengan berbagai persoalan. Diantaranya adalah penguatan Serikat Pekerja dan pihak direksi yang belum mau mengadakan perundingan PKB. “Jumlah anggota di serikat kita masih kurang untuk mengadakan PKB dan belum ada iktikad baik juga dari direksi untuk bikin PKB” ujar Octavia Oceanto, Ketua Umum SPBS DHL kepada hukumonline di PHI Jakarta, Senin (17/10).

 

Lain halnya dengan Direktur PT Birotika Semesta, Rocky J Pesik. Dalam acara seminar itu dia mengatakan bahwa diberlakukannya Peraturan Perusahaan (PP) dirasa sudah cukup. Baginya PP sudah seperti PKB dengan alasan pihak pekerja sudah diikutsertakan dalam pembentukan PP.

 

Octavia mengakui bahwa SPBS DHL pernah diundang direksi untuk merundingkan pembentukan PP. Namun pria yang akrab disapa Ossy ini mengatakan bahwa yang diinginkan SPBS DHL adalah PKB, bukan PP. Atas dasar itu maka perwakilan dari pihak pekerja tidak menghadiri undangan itu. “Kita diundang tapi kita nggak mau datang, karena yang kita mau PKB bukan PP,” kata dia.

 

Senada dengan Ossy, Retno juga menegaskan bahwa PKB lebih baik ketimbang PP. Dengan alasan PKB mampu menyerap aspirasi dari pekerja dan pengusaha secara proporsional ketimbang PP. Sehingga kedua belah pihak diuntungkan. “PKB lebih baik daripada PP,” pungkas Retno.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info