Hakim di Malaysia direkrut oleh perdana menteri. Tidak ada keterlibatan parlemen. Parlemen di sana (Malaysia) jauh dengan (sistem) yang ada di Indonesia. Parlemen selalu jadi rubber stamp (alat stempel, red) dari perdana menteri.
Menurut Anda, dalam konteks penegakan hukum, mana yang lebih penting gun or man behind the gun (hukum atau orangnya)?
Dua-duanya. Undang-undang harus adil, tapi pembentuknya juga harus baik. Kalau undang-undang dibuat oleh orang yang tidak mampu, undang-undang itu tidak akan berjalan dengan baik. Undang-undang tidak baik, yang menjalankan korup, ini akan jadi sistemik.
Menurut Anda, dari pengalaman Indonesia, apa yang bisa dipelajari oleh negara-negara yang sedang tumbuh demokrasinya?
Ini (memang) belum perfect system, tapi demokrasi Indonesia itu berlaku secara aman dan memperlihatkan kesungguhan untuk letakkan institusi dan prinsip sesuai undang-undang dasar, separation of power. Masalah di Indonesia ini masih menghadapi korupsi, kesenjangan kaya dan miskin, miskin terpinggir, memang masih jadi persoalan. Tapi dari sudut sistem, Indonesia jauh maju ke depan. Pertumbuhan ekonominya juga baik. Malaysia sebenarnya ketinggalan.