Secara beruntun, buku ini mentuturkan alur pikir Herlien sehingga sampai pada kesimpulan asas keseimbangan dapat sungguh-sungguh diterapkan dalam perjanjian dan karenanya patut dijadikan salah satu syarat keabsahan sebuah perjanjian.
Keinginan untuk memperkaya khasanah hukum nasional Herlien muncul karena TAP MPR No. II/MPRS/1960. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di atas menyatakan hukum nasional harus mengedepankan keseragaman, keadilan, dan kepastian hukum yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD45.
Undang-undang warisan Belanda memang mengedepankan individualitas. Hal ini bertentangan dengan Pancasila yang berintikan semangat persatuan. Ciri khas persatuan yang harmonis ini, menurut Herlien, hanya dapat digali dari nilai-nilai Hukum Adat Indonesia yaitu, agar tercapai persatuan harus ada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
Walaupun pada dasarnya perjanjian dibuat secara individual, perjanjian itu tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan normatif yang ada dalam masyarakat (syarat sahnya perjanjian: sebab yang halal). Jadi, dalam pandangan Herlien, perjanjian para pihak sebenarnya tidak lepas dari jalinan dengan masyarakat.
Karena tidak bisa lepas dari masyarakat, perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan tersebut menjadi asasi dari perjanjian, bahkan jauh sebelum orang-orang sadar keberadaannya, asas keseimbangan telah lazim diterapkan.
Menurut Herlien, asas keseimbangan merupakan konstruksi dari kesusilaan, itikad baik, kepantasan dan kepatutan, penyalahgunaan keadaan, dan iustum pretium. Asas keseimbangan juga melalui interpretasi hermeneutik ternyata berhubungan dengan asas-asas klasik perjanjian.
Menarik ketika diperhatikan, Herlien berangkat dari uraian Moh. Koesnoe tentang asas laras (harmoni) dalam hukum adat Indonesia. Asas laras berkenaan dengan persoalan bagaimana memuaskan kebutuhan estetis yang hidup dalam masyarakat. Asas ini memberikan jawaban atas suatu persoalan sehingga penyelesaiannya itu dianggap memuaskan dari ukuran kebutuhan dan perasaan hukum dan moral: segala sesuatu telah kembali seperti semula (seperti sebelum sengketa muncul dan mengganggu keseimbangan masayarakat).
