Kalau diperhatikan asas laras nyata diterapkan dalam konsep perkawinan jujur dalam masyarakat hukum adat Indonesia. Jujur (semacam mas kawin) dalam perkawinan adat Batak wajib diberikan kepada keluarga pengantin perempuan sebagai pemulih keseimbangan magis-religius kedua keluarga mempelai. Keluarga pengantin perempuan wajib mendapat jujur agar tidak menjadi pincang kehilangan satu anggotanya diambil keluarga mempelai laki-laki, sedangkan keluarga laki-laki wajib membayar jujur agar tidak keberatan menambah satu anggota keluarga. Dengan begitu tercapai keseimbangan dan keabsahan perkawinan.
Jika diterapkan dalam hukum perjanjian yang tidak bersifat sensitif, keseimbangan menentukan keabsahan perjanjian. Janji diantara pihak hanya mengikat sepanjang dilandasi asas keseimbangan hubungan antara kepentingan kedua belah pihak sebagaimana masing-masing pihak mengharapkannya. Jadi, penutupan kontrak yang baik adalah jika prestasi yang dijanjikan terpenuhi dan secara umum telah tercipta kepuasan.
Buku ini di satu pihak menggunakan banyak istilah hukum yang mungkin sulit dimengerti orang awam. Susunan kata-kata dalam kalimatnya amat cermat, mencerminkan bahasa hukum yang biasa ditemui dalam kontrak. Sesekali istilah asing dicantumkan disela-sela kalimat.
Tapi, seperti yang terjadi pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), dapat muncul beragam penafsiran dari naskah yang aslinya tidak ditulis dalam Bahasa Indonesia ini. Sangat disayangkan, Herlien tidak menerjemahkan sendiri disertasinya.
Buku ini, di lain pihak memberikan daftar referensi yang cukup memukau. Lebih dari 280 daftar pustaka yang digunakan, sebagian besar berbahasa Belanda, lebih dari 25 putusan Hoge Raad, Belanda dan lebih dari 25 putusan Mahkamah Agung, Indonesia.
Daftar referensi tersebut nampaknya juga menjanjikan pembaca buku ini perkembangan terbaru hukum perjanjian di Belanda. Dari buku ini dapat diketahui bahwa kecenderungan hukum civil law yang dikembangkan oleh Belanda telah bergerak dari individualisme menjadi komunalisme.
