Hukum Tegak, Tetapi Uang Negara Kapan Kembali?
OPINI

Hukum Tegak, Tetapi Uang Negara Kapan Kembali?

Hukum bukan sekadar alat untuk membuat seseorang menerima hukuman. Hukum adalah instrumen negara untuk menjaga keteraturan, menghadirkan keadilan, melindungi hak, sekaligus memastikan kekayaan yang menjadi milik publik tidak menjauh dari kepentingan rakyat.

•Bacaan 3 Menit
K
Penulis Opini

Ada satu pertanyaan sederhana barangkali jarang kita ajukan setelah sebuah perkara hukum dinyatakan selesai: setelah pelaku dihukum, kapan uang negara kembali? Pertanyaan itu tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh inti penegakan hukum. Sebab bagi masyarakat, kehilangan uang negara bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada sekolah yang tidak diperbaiki, perbaikan jalan yang tertunda, layanan kesehatan yang tidak optimal, atau program kesejahteraan yang kehilangan daya jangkaunya. Karena itu, ukuran keberhasilan penegakan hukum semestinya tidak berhenti pada berapa banyak pelaku ditangkap, perkara dilimpahkan, atau vonis dijatuhkan. Ada ukuran lain yang tidak kalah penting berapa besar kerugian dan kekayaan negara yang berhasil dipulihkan.

Hukumonline
Hukumonline

Fenomena ini memperoleh makna baru pada 2026. Pemerintah menunjukkan perhatian semakin kuat terhadap penyelamatan keuangan dan kekayaan negara. Pada April 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa uang tunai yang berhasil diselamatkan negara mencapai Rp31,3 triliun. Presiden bahkan mengajak publik membayangkan manfaatnya bagi perbaikan sekolah dan rumah rakyat. Sebulan kemudian, pemerintah kembali menyerahkan denda administratif lebih dari Rp10,27 triliun dan mengembalikan penguasaan kawasan hutan seluas sekitar 2,37 juta hektare kepada negara. Pesannya jelas: kekayaan negara yang hilang, dikuasai, atau dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan harus kembali ke tangan negara dan pada akhirnya memberi manfaat kepada masyarakat. Di titik inilah kita perlu melihat hukum dari sudut yang sedikit berbeda.

Selama ini, keberhasilan penegakan hukum seringkali lebih mudah dilihat dari proses (hukuman) pemidanaan. Pelaku ditangkap, diadili, kemudian dijatuhi pidana. Semua itu penting. Negara tidak boleh membiarkan pelanggaran hukum tanpa pertanggungjawaban. Namun, apakah perkara benar-benar selesai ketika pelaku masuk penjara? Jika yang dirampas adalah kekayaan publik, maka jawabannya belum tentu. Penjara memberikan pertanggungjawaban. Pemulihan memberikan keadilan yang lebih lengkap.

Karena itu, momentum berlakunya KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026 seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pergantian kitab hukum pidana. Ia merupakan momentum untuk membangun cara pandang baru dalam penegakan hukum Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai satu-satunya orientasi, tetapi membuka ruang bagi pendekatan yang lebih berkeadilan, pemulihan korban, serta reintegrasi sosial. Tentu, pemulihan tidak berarti menghapus pertanggungjawaban pidana. Keadilan restoratif pun memiliki batas dan tidak dapat diterapkan secara serampangan, termasuk terhadap tindak pidana korupsi yang secara tegas dikecualikan dari mekanisme restorative justice dalam KUHAP baru. Justru karena itu, kita membutuhkan pemahaman yang lebih utuh.

Dalam perkara yang menyangkut kerugian publik, penegakan hukum perlu berjalan dalam satu rangkaian: menemukan kesalahan, menjatuhkan pertanggungjawaban, mencegah pengulangan, dan memulihkan hak yang hilang. Pada ranah ekonomi, pemulihan tersebut dapat diperkuat melalui denda yang efektif, pengembalian hasil tindak pidana, perampasan aset sesuai koridor hukum, serta mekanisme pemulihan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Paradigma demikian penting karena kejahatan ekonomi tidak hanya meninggalkan korban individual. Ia dapat menggerus kapasitas negara. Ketika sumber daya alam dikuasai secara ilegal, ketika penerimaan negara bocor, atau ketika kekayaan publik disalahgunakan, sesungguhnya yang berkurang bukan hanya angka dalam neraca negara. Yang berkurang adalah kemampuan negara menghadirkan pelayanan dan kesejahteraan. Maka, penegakan hukum harus mulai berani mengajukan pertanyaan yang lebih substantif: bukan hanya “siapa yang dihukum?”, tetapi juga “apa yang berhasil diselamatkan?”

Di sinilah agenda Pemerintah untuk memperkuat tata kelola kekayaan negara menemukan relevansinya dengan pembaruan hukum pidana. Penegakan hukum dan pembangunan ekonomi tidak seharusnya berjalan di dua jalan yang terpisah. Keduanya bertemu pada satu kepentingan: memastikan sumber daya negara dikelola secara sah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Ke depan, kita membutuhkan sistem yang mampu mengukur keberhasilan penegakan hukum secara lebih utuh. Bukan hanya conviction rate, tetapi juga recovery rate, seberapa besar hak masyarakat dan kekayaan negara yang berhasil dipulihkan. Ukuran itu tentu tidak sederhana. Pemulihan aset harus tunduk pada hukum, proses peradilan yang adil, hak pihak yang berkepentingan, serta prinsip kepastian dan proporsionalitas. Negara tidak boleh mengambil jalan pintas hanya karena mengejar angka pemulihan. Tetapi negara juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengejar kembali hak publik yang secara sah harus dikembalikan.

Pada akhirnya, hukum bukan sekadar alat untuk membuat seseorang menerima hukuman. Hukum adalah instrumen negara untuk menjaga keteraturan, menghadirkan keadilan, melindungi hak, sekaligus memastikan kekayaan yang menjadi milik publik tidak menjauh dari kepentingan rakyat.

Hukum memang harus tegak. Tetapi ketika yang hilang adalah uang dan kekayaan negara, tegaknya hukum harus diikuti pulangnya hak rakyat. Sebab, negara tidak cukup hanya memenangkan perkara; negara harus memenangkan kembali kepentingan rakyat.

Di situlah hukum menemukan makna terdalamnya, tidak sekadar menghukum yang bersalah, tetapi juga memastikan keadilan benar-benar hadir dan kekayaan negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

 

*) Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline

hukumkeuangan negara
Kaharuddin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info