Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sedang dirancang dan mendapatkan perhatian publik. Harapannya wajar: negara memerlukan instrumen yang efektif agar hasil kejahatan, terutama korupsi dan kejahatan bermotif ekonomi, tidak dinikmati pelaku. Namun, efektivitas tidak boleh diukur hanya dari seberapa cepat atau seberapa banyak aset dapat diambil. Dalam negara hukum, keberhasilan juga ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pembuktian, due process of law, perlindungan hak milik, dan tersedianya remedi yang layak ketika aparat melakukan kekeliruan dalam melakukan perampasan.

Karena itu, perdebatan sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah negara perlu diberi kewenangan merampas aset. Pertanyaan yang lebih penting ialah: dalam keadaan apa kewenangan itu boleh digunakan, melalui prosedur apa, dengan standar pembuktian seperti apa, dan bagaimana warga serta pihak ketiga yang beritikad baik dilindungi? Jawabannya memerlukan arsitektur hukum yang jelas dan tegas, bukan satu prosedur hukum yang dipaksakan untuk semua keadaan.
Fondasi Filosofis dan Konstitusional
Landasan moral pemulihan berangkat dari prinsip bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan kepada pelaku (crime does not pay). Korupsi dan kejahatan ekonomi tidak hanya melanggar aturan. Perbuatan itu mengalihkan sumber daya publik, menurunkan mutu pelayanan, memperlebar ketimpangan, dan merusak kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif keadilan korektif, hukum harus mengembalikan keseimbangan yang telah dirusak.
Namun, tujuan yang baik tidak membenarkan kewenangan tanpa batas. Gustav Radbruch mengingatkan bahwa hukum harus menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pemulihan aset menawarkan kemanfaatan karena memutus insentif ekonomi kejahatan. Kepastian hukum menuntut objek, syarat, prosedur, standar bukti, dan akibat hukum yang jelas. Keadilan menuntut agar orang yang tidak bersalah, pemilik sah, korban, dan pihak ketiga beritikad baik tidak ikut dikorbankan.
Konstitusi juga memberi pagar. Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama, sedangkan Pasal 28H ayat (4) melindungi hak milik dari pengambilalihan secara sewenang-wenang. Hak milik memang bukan hak absolut, tetapi pembatasannya harus berdasarkan hukum yang jelas, tujuan yang sah, proses peradilan yang independen, serta remedi yang efektif ketika negara melakukan kesalahan dalam melakukan perampasan.
Dari “Perampasan” Menuju “Pemulihan”
Nomenklatur atau nama RUU yang digunakan oleh DPR RI saat ini adalah Perampasan Aset. Istilah “perampasan” menonjolkan tindakan negara mengambil harta seseorang. Sebaliknya, istilah “pemulihan aset” menekankan tujuan yang hendak dicapai. Dalam kerangka asset recovery, perampasan hanyalah satu tahap dalam rangkaian yang lebih panjang, mulai dari investigasi, penelusuran, pemblokiran atau penyitaan, perampasan, pengelolaan, kerja sama termasuk pengembalian kepada korban.
Perbedaan penggunaan istilah ini bukan sekadar soal bahasa. Ia menentukan paradigma. Negara tidak boleh puas dengan kemenangan simbolik berupa putusan perampasan apabila aset kemudian rusak, menyusut nilainya, tidak dapat dijual, atau tidak kembali kepada kepentingan masyarakat. Orientasi “memulihkan” menuntut pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat publik. Dengan demikian, tujuan akhirnya bukan memperbesar kekayaan negara, melainkan menghilangkan keuntungan kejahatan dan memulihkan keadaan (asset recovery) untuk kesejahteran umum.
















