Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengharapkan pemberian status "Justice Colaborator" atau tersangka yang bekerja sama dan dilindungi oleh aparat penegak hukum harus lebih selektif dan berhati-hati.
"Kami mendorong agar proses penetapan Justice Colaborator (JC) oleh aparat penegak hukum harus lebih hati-hati dan selektif sehingga perintah undang-undang yang mendorong agar pelaku kejahatan bekerjasama dan membantu aparat tidak akan dicederai," kata Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut, lanjut Supriyadi, dikarenakan masih ditemukannya kendala dalam penerapan perlindungan JC yang terungkap dalam Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum dan pemangku kepentingan yang dilakukan oleh LPSK RI di Bali Rabu (1/6) meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah direvisi .
"Beberapa institusi aparat penegak hukum masih menemukan beberapa kendala soal JC.Kendala-kendala tersebutmencakup persyaratan, prosedur pengajuan,lembaga yang menetapkan status, maupun dalam hal perlindungan dan penghargaan bagi JC," ujarnya.
Dalam temuannya, ICJR menyatakan pemberianstatus JC di beberapa Intitusi sampai saat ini masih menunjukkan bahwa instrumen yang dimiliki JC masih diharapkan oleh para pelaku yang berniat membantu aparat penegak hukum.
Dimana berdasarkan data KPK tahun 2016 saja ada 21 permohonan tersangka Korupsi yang meminta status JC di KPK, dari 21 permohonan ada satu kasus yang diterima sebagai JC dan 10 ditolak atau tidak memenuhi syarat dan 10 permohonan masih proses.
Sedangkan menurut data LPSK sampai dengan tahun 2016 ada delapan kasus dimana tersangka atau terdakwa telah mendapatkan status JC dari LPSK dan dalam perlindungan LPSK yang keseluruhannya adalah kasus korupsi.
Sementara itu, dari data BNN yang dihimpun ICJR, pada tahun 2016 ada delapan narapidana yang meminta starus JC dan seluruhnya ditolak oleh BNN karena tidak pernah bekerjasama dengan penyidik dan sebagain tidak pernah disidik oleh BNN.
Sedangkan dari BNPT dan Kejaksaan tidak diketahui berapa jumlah tersangka atau terdakwa yang meminta status JC dan berapa yang telahdiberikan statusnya. ICJR juga melihat masalah lainnya soalJC terkaitdengan syarat mengajukan remisi bagi narapidana. Di mana salah satu syarat remisinya tertuang dalamPP Nomor 99 Tahun 2012yakniPasal 34 juga harus memenuhi persyaratan yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
"Berdasarkan ketentuan tersebut maka ada banyak narapidana yang akhirnya meminta surat keterangan sebagai JC. Namun masalahnya mereka dari awal tidak pernah membantu aparat di tingkat penyidikan maupun penuntutan," tuturnya.
Karenanya, ICJR mengharapkan aparat penegak hukum yang merasa berhak mengeluarkan surat ketetapan sebagai JC tidak mengobral surat keterangan JC tanpa melewati prosedur dan syarat yang dimintakan oleh undang-undang.
"Jika pengobralan itu dilakukan maka perintah UU yang mendorong agar pelaku kejahatan bekerjasama dan membantu aparat penegak hukum akan dicederai," katanya menambahkan.
"Kami mendorong agar proses penetapan Justice Colaborator (JC) oleh aparat penegak hukum harus lebih hati-hati dan selektif sehingga perintah undang-undang yang mendorong agar pelaku kejahatan bekerjasama dan membantu aparat tidak akan dicederai," kata Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut, lanjut Supriyadi, dikarenakan masih ditemukannya kendala dalam penerapan perlindungan JC yang terungkap dalam Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum dan pemangku kepentingan yang dilakukan oleh LPSK RI di Bali Rabu (1/6) meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah direvisi .
"Beberapa institusi aparat penegak hukum masih menemukan beberapa kendala soal JC.Kendala-kendala tersebutmencakup persyaratan, prosedur pengajuan,lembaga yang menetapkan status, maupun dalam hal perlindungan dan penghargaan bagi JC," ujarnya.
Dalam temuannya, ICJR menyatakan pemberianstatus JC di beberapa Intitusi sampai saat ini masih menunjukkan bahwa instrumen yang dimiliki JC masih diharapkan oleh para pelaku yang berniat membantu aparat penegak hukum.
Dimana berdasarkan data KPK tahun 2016 saja ada 21 permohonan tersangka Korupsi yang meminta status JC di KPK, dari 21 permohonan ada satu kasus yang diterima sebagai JC dan 10 ditolak atau tidak memenuhi syarat dan 10 permohonan masih proses.
Sedangkan menurut data LPSK sampai dengan tahun 2016 ada delapan kasus dimana tersangka atau terdakwa telah mendapatkan status JC dari LPSK dan dalam perlindungan LPSK yang keseluruhannya adalah kasus korupsi.
Sementara itu, dari data BNN yang dihimpun ICJR, pada tahun 2016 ada delapan narapidana yang meminta starus JC dan seluruhnya ditolak oleh BNN karena tidak pernah bekerjasama dengan penyidik dan sebagain tidak pernah disidik oleh BNN.
Sedangkan dari BNPT dan Kejaksaan tidak diketahui berapa jumlah tersangka atau terdakwa yang meminta status JC dan berapa yang telahdiberikan statusnya. ICJR juga melihat masalah lainnya soalJC terkaitdengan syarat mengajukan remisi bagi narapidana. Di mana salah satu syarat remisinya tertuang dalamPP Nomor 99 Tahun 2012yakniPasal 34 juga harus memenuhi persyaratan yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
"Berdasarkan ketentuan tersebut maka ada banyak narapidana yang akhirnya meminta surat keterangan sebagai JC. Namun masalahnya mereka dari awal tidak pernah membantu aparat di tingkat penyidikan maupun penuntutan," tuturnya.
Karenanya, ICJR mengharapkan aparat penegak hukum yang merasa berhak mengeluarkan surat ketetapan sebagai JC tidak mengobral surat keterangan JC tanpa melewati prosedur dan syarat yang dimintakan oleh undang-undang.
"Jika pengobralan itu dilakukan maka perintah UU yang mendorong agar pelaku kejahatan bekerjasama dan membantu aparat penegak hukum akan dicederai," katanya menambahkan.
