Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh karena dinilai menghambat pengujian qanun oleh pemerintah pusat.
"Pemerintah harus merevisi UU No. 11 tahun 2006 terutama pasal 235 yang membuat hukum tertinggi Indonesia (konstitusi maupun undang-undang) tidak berdaya di hadapan qanun yang setara dengan perda (peraturan daerah)," kata Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono dalam siaran persnya yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.
Pasal 235 tersebut, lanjut Supriyadi, menyatakan qanun hanya bisa diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), bukan Kemendagri seperti perda-perda lainnya.
Pada Pasal 235 ayat (3) tertulis qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara pada ayat (4) disebutkan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang pelaksanaan syari�at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.
Menurut ICJR, hal ini yang membuat Kemendagri tidak bisa melakukan pengujian pemerintah ("eksekutif review") atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mulai berlaku pada 28 September 2015 atau setahun setelah diundangkan.
"ICJR prihatin atas gagalnya upaya pengujian pemerintah ('eksekutif review') atas qanun jinayat tersebut," ujar Supriyadi.
ICJR menganggap bahwa qanun jinayat atau sejenis perda hukim pidana ini harusnya masuk dalam objek pengujian pemerintah yang menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri karena ada isinya yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya dan melanggar hak asasi manusia.
"Ancaman hukuman cambuk dalam qanun ini, tambah Supriyadi, melanggar ketentuan undang-undang diatasnya yang berlaku di Indonesia yakni KUHP terutama dalam Pasal 1 KUHP, UU HAM serta Konvensi Anti Penyiksaan," tutur Supriyadi.
Dalam pandangan ICJR, beberapa pasal qanun tersebut bermasalah terkait pidana cambuk. Setidaknya ada 10 tindak pidana utama ('jarimah') yang diatur dalam qanun ini, yang mencakup 46 jenis tindak pidana, dimana hampir semuanya memberikan ancaman pidana cambuk bagi pelakunya.
"Pemerintah harus merevisi UU No. 11 tahun 2006 terutama pasal 235 yang membuat hukum tertinggi Indonesia (konstitusi maupun undang-undang) tidak berdaya di hadapan qanun yang setara dengan perda (peraturan daerah)," kata Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono dalam siaran persnya yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.
Pasal 235 tersebut, lanjut Supriyadi, menyatakan qanun hanya bisa diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), bukan Kemendagri seperti perda-perda lainnya.
Pada Pasal 235 ayat (3) tertulis qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara pada ayat (4) disebutkan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang pelaksanaan syari�at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.
Menurut ICJR, hal ini yang membuat Kemendagri tidak bisa melakukan pengujian pemerintah ("eksekutif review") atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mulai berlaku pada 28 September 2015 atau setahun setelah diundangkan.
"ICJR prihatin atas gagalnya upaya pengujian pemerintah ('eksekutif review') atas qanun jinayat tersebut," ujar Supriyadi.
ICJR menganggap bahwa qanun jinayat atau sejenis perda hukim pidana ini harusnya masuk dalam objek pengujian pemerintah yang menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri karena ada isinya yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya dan melanggar hak asasi manusia.
"Ancaman hukuman cambuk dalam qanun ini, tambah Supriyadi, melanggar ketentuan undang-undang diatasnya yang berlaku di Indonesia yakni KUHP terutama dalam Pasal 1 KUHP, UU HAM serta Konvensi Anti Penyiksaan," tutur Supriyadi.
Dalam pandangan ICJR, beberapa pasal qanun tersebut bermasalah terkait pidana cambuk. Setidaknya ada 10 tindak pidana utama ('jarimah') yang diatur dalam qanun ini, yang mencakup 46 jenis tindak pidana, dimana hampir semuanya memberikan ancaman pidana cambuk bagi pelakunya.
