Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo didesak untuk menonaktifkan TM Nurlif sebagai anggota lembaga audit negara itu. Desakan disebabkan karena Nurlif ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan suap dalam proses pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.
Desakan tersebut tertuang dalam surat Indonesian Corruption Watch (ICW) kepada Ketua BPK. “Kami kirimkan kemarin,” tukas Wakil Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo ketika dihubungi, Jumat (19/11).
Menurut Adnan, desakan itu dilandasi oleh ketentuan dalam UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Disebutkan pada Pasal 20 ayat (1) Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan sementara dari jabatan oleh BPK melalui Rapat Pleno apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
TM Nurlif, sejak 1 September 2010 bersama 25 orang mantan anggota Komisi IX DPR 1999-2004 ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan travel cheque sewaktu melakukan uji kelayakan dan kepatutan tiga kandidat DGS BI 2004.
Kepada 26 tersangka, pasal yang disangkakan adalah Pasal 5 Ayat (2) juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman pada Pasal 5 Ayat (1) adalah penjara minimal setahun hingga lima tahun.
