Faktor terakhir, masalah local content. "Pengembangan content serta infrastruktur yang ada sebaiknya berasal dari produk lokal," kata Hikam.
Conflict of interest
Sementara itu, Kepala Badan Informasi dan Teknologi Informasi Departemen Keuangan Dr. Daeng M. Nazier mengemukakan bahwa banyak tantangan untuk mengaplikasikan e-government ini.
Tantangan itu di antaranya adalah banyaknya pihak yang terkait, sehingga besar kemungkinan timbulnya conflict of interest. Selain itu, permasalahan keanekaragaman teknis, sistem, dan aplikasi. "Permasalahan semakin diperparah oleh sistem kerja birokrasi dan pelayanan publik yang terkotak-kotak," ujar Daeng.
Untuk itu, Daeng menyebutkan ada beberapa strategi penting untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Salah satu strategi itu di antaranya adalah nantinya portal e-government difokuskan pada pelayanan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan single entry point.
Berkenaan dengan portal ini, Hikam menyebutkan portal yang akan dijadikan single entry point adalah ipteknet yang saat ini pengelolaannya sudah dialihkan ke TKTI (Tim Koordinasi Telematika Indonesia). Menurutnya, pihaknya mendapatkan bantuan dari World Bank bagi pengembangan ipteknet ini.
Strategi lainnya, menurut Daeng, adalah penerapan standar e-government berupa integrasi sistem dan aplikasinya, memperkuat infrastruktur, pelayanan terpadu, serta peningkatan SDM.
