Kebijakan ini bisa dijadikan satu tolok ukur untuk menilai apakah kinerja dari pemerintah mengalami perubahan. Sejak Kantor Menteri Negara Komunikasi "mengakuisisi" proyek pembangunan dan pengembangan e-gov, belum ada satu pernyataan resmi dari pemerintah yang menjelaskan perkembangannya.
Padahal Departemen/Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah sudah mengembangkan dan memanfaatkan e-gov. Meski masih bersifat informatif, hal ini bisa dijadikan satu potret bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi seperti yang dibayangkan oleh banyak orang.
Paling tidak ada sekitar 400 website yang saat ini berhasil dikumpulkan oleh Kantor Kominfo. Keempat ratus website tersebut saat ini akan dinominasikan untuk diberi penghargaan sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
Mas Wigrantoro, staf khusus yang kebetulan menjadi salah satu orang yang terlibat aktif di dalam pengembangan dan pemanfaatan e-gov, mengemukakan bahwa e-gov yang saat ini dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah sama sekali tidak membicarakan standar teknologi.
Standar yang dijadikan ukuran oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat akan teknologi informasi lebih ditekankan pada pelayanan. Misalkan, bagaimana pengelolaan dan tata laksana pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang menyelenggarakan e-gov.
Meski tidak berbicara tentang teknologi, dalam gugus kerja (task force) yang dibentuk oleh pemerintah ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan agar penyelenggaraan e-gov. Misalkan, kebijakan standar infrastruktur portal pemerintah. "Karena pada dasarnya, tidak ada e-gov tanpa adanya website," kata Wigrantoro.
Kolaborasi pemerintah dan swasta
Task force ini adalah gugus tugas yang terdiri dari Kantor Menristek, Kominfo, Bappenas, Depkeu, Depperindag, Menpan, dan Sekneg. Di samping itu, peran swasta juga tidak ditinggalkan. Kehadiran Mastel dan Kadin agaknya menjadi wujud telah berlangsungnya kolaborasi antara pemerintah dan swasta.
