Siapapun diantara kita sadar bahwa kita masih bertransisi, dan kelembagaan dan kehidupan demokratis yang baru dibangun dari Pemilu 2004 lalu masih sangat muda dan lemah. Terlalu mudah untuk menyalahkan Soeharto yang mengkondisikan bangsa dan masyarakat kita menjadi lemah. Sebagian besar dari kita sendiri tidak pernah melawan Soeharto dengan keras dan berani, dan sebagian dari kita sekarang yang mengaku bagian dari proses perubahan dulu juga pernah menjadi bagian dari barisan Soeharto, atau mempunyai pola pikir yang sama dengan Soeharto, atau menjadi bagian yang diuntungkan dari kondisi yang dibangun Soeharto, atau paling tidak mendiamkan saja keadaan yang dibangun Soeharto.
Kita dengan mudah membangun lembaga yang dibutuhkan untuk terjadinya proses demokratisasi, mengisinya dengan orang-orang yang seadanya, dan kemudian meninggalkannya seakan dengan itu saja proses demokratisasi dan penegakan good governance bisa berjalan sendiri. Kesalahan bukan hanya di penguasa, tetapi juga di masyarakat sipil yang begitu mudah terpuaskan oleh pencapaian-pencapaian sasaran kelembagaan, dan kemudian sibuk dengan mainan baru yang lebih seksi.
Penguasa yang menang Pemilu 2004 lalu adalah penguasa yang masih sangat muda dalam tradisi politik Indonesia, dan masih sangat terpengaruh oleh cara berpikir orde baru yang menyerahkan perumusan kebijakan publik di segelintir tangan yang kadang-kadang merupakan invisible hands, dan memecahkan masalah dengan dilandasi pragmatisme yang tinggi, dengan mengabaikan peran diskursus publik dan kontribusi masyarakat sipil.
Kita di-ninabobokkan dengan dibiarkannya pers menjadi pers yang bebas dan merdeka bicara apa saja. Kalau diamati lebih teliti, maka para pemain utama di birokrasi masih pemain yang lama, yang berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang juga masih sama, atau paling tidak berpola pikir sama. Demikian pula jajaran kepolisian, militer, jaksa dan hakim serta pengacara masih para pemain lama yang mempunyai kosa kata lengkap tentang demokrasi dan reformasi, tetapi masih punya agenda-agenda yang sama dengan pola pikir yang sama dalam memelihara kepentingan mereka. Sementara sedikit orang yang rela masuk ke dalam struktur dan mencoba mengubah lembaga dan sikap mental dari dalam, dan kalaupun ada harus menghadapi frustasi demi frustrasi karena kultur kerja, komitmen dan pencapaian-pencapaian usaha reformasi masih jauh dari sasaran.
Kalau kita ingat dulu waktu Partai Golkar masih sangat berkuasa di era Soeharto, ada sedikit orang yang mungkin jujur dan idealis mencoba masuk ke dalam struktur penguasa dan Partai Golkar, dengan suatu impian bahwa mengubah dari dalam akan lebih efektif daripada berteriak dari luar tanpa hasil. Sejarah membuktikan bahwa mereka terkungkung dalam struktur kekuasaan yang kokoh dan tergulung dalam gelombang sikap koruptif yang merajalela. Kekhawatiran yang sama kini sepertinya harus kita telan kembali dengan sangat pahit.
Dalam konstalasi politik yang sangat tidak jelas sekarang, siapa yang memegang kendali kebijakan publik, termasuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang strategis, kecurigaan yang tinggi jelas sangat bisa muncul. Birokrasi masih dikuasai oleh orang-orang berpola pikir lama, dan partai-partai yang berkuasa di masa orde baru masih menjadi bagian dari kekuasaan. Institusi-institusi dan orang-orang ini jelas mempunyai jaringan bisnis yang cukup rumit dan berkemampuan untuk memegang kendali dari hulu ke hilir, dari kebijakan publik bidang ekonomi ke tingkat eksekusi oleh jaringan-jaringan di pusat dan di daerah yang efektif.
Di dalam negara dimana sistim integritas nasional sudah tegak, maka sistim dan institusi yang berjalan efektif akan menjamin ditegakkannya good governance. Orang-orang terplilih dalam sistim dan institusi akan bekerja dalam sistim yang transparan dan terawasi dengan ketat. Orang-orang bekerja dalam semangat merit dan persaingan sehat Yang berkemampuan dan punya integritas akan selalu ditampilkan untuk memimpin.
















