Bupati Langkat Syamsul Arifin dan Gubernur Sumatera Utara T. Rizal Nurdin mengemukakan pendapat yang sama. Menurut kedua pejabat lokal tersebut, perambahan hutan dan ketidaktegasan pemerintah menyebabkan terjadinya banjir bandang yang menewaskan puluhan, bahkan mungkin ratusan orang.
Enam kali lapangan bola
Kerusakan hutan Indonesia akibat illegal logging memang sudah sampai tahap memprihatinkan. Tengok saja data dari Departemen Kehutanan 2003 ini.
Disebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak sudah mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 juta hektar, dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar per tahun. Bahkan ada laporan yang menyebut angka 1,6 hingga 2,4 juta hektar hutan Indonesia yang hilang setiap tahun.
"Itu sama dengan luas enam kali lapangan sepak bola setiap menitnya," tulis ICEL dalam buku Penegakan Hukum Illegal logging, yang dirilis tahun ini.
Gugatan Walhi
Tidak seriusnya pemerintah menangani illegal logging tampak dalam proyek Ladia Galaska. Pemerhati lingkungan sudah memperingatkan bahwa proyek pembangunan jalan tembus itu justeru akan memperparah penebangan kayu. Tetapi pemerintah jalan terus.
Alhasil proyek itu masuk ke meja hijau. Adalah Walhi yang mengajukan gugatan ke PN Banda Aceh. Senin (3/11) lalu, gugatan itu sudah disidangkan. Walhi menyeret tujuh tergugat sekaligus, yaitu Gubernur Aceh, Kadis Prasarana Wilayah, Bapedalda, DPRD, Menkimpraswil, Pimpro Perencanaan dan pengawasan Jalan dan jembatan, Direktur CV Cipta Puga dan Konsultan AMDAL proyek tersebut.
Dalam gugatannya, Walhi berpendapat bahwa proyek Ladia Galaska dikerjakan tanpa melalui uji kelayakan lingkungan (Amdal). Akibatnya, eksosistem setempat menjadi rusak, terjadi perubahan bentang alam dan pergeseran adat masyarakat setempat. Intinya, proyek itu lebih banyak mudharatnya daripada manfaat yang bisa dipetik masyarakat.
Oleh karena itu, dalam gugatannya, Walhi meminta agar proyek tersebut dibatalkan atau dihentikan sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam sidang yang dipimpin hakim Syafaruddin Nasution itu, Walhi juga meminta agar para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, dalam sidang Senin lalu, majelis hakim masih menawarkan jalan damai bagi kedua belah pihak.
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), organisasi pemerhati hukum lingkungan, menilai bahwa kasus Bahorok lebih disebabkan illegal logging. Celakanya, praktek illegal logging terus menerus terjadi tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk menindak para pelaku.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga berpendapat senada. Penebangan yang terus menerus tanpa ada tindakan pemerintah menyebabkan hutan Gunung Leuser yang menjadi penyangga sungai Bahorok dan Alas hancur total. Ditambah lagi, pembukaan jalan tembus dari Aceh hingga ke Bukit Lawang, yang disebut proyek Ladia Galaska (Lautan Hindia-Gayo-Alas-Selat Malaka).
Ironisnya, aparat pemerintah dan polisi juga menyuarakan hal yang sama. "Tidak menutup kemungkinan itu (illegal logging) sebagai penyebab banjir. Kami masih menganalisisnya," kata Brigjen Pol Soenarko, Wakadiv Humas Mabes Polri kepada wartawan.
