Ikadin Ingatkan Ada Disharmoni KUHP Baru Tanpa Pengesahan RUU KUHAP
Terbaru

Ikadin Ingatkan Ada Disharmoni KUHP Baru Tanpa Pengesahan RUU KUHAP

KUHP baru memiliki kebaruan yang tidak sesuai dengan KUHAP saat ini, sehingga akan timbul kegaduhan dalam penegakan hukum.

Aditya Fajar Indrawan
Bacaan 3 Menit
Sekretaris Jenderal DPP Ikadin Rivai Kusumanegara saat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Foto: Istimewa
Sekretaris Jenderal DPP Ikadin Rivai Kusumanegara saat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Foto: Istimewa

Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Sebab, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga payung hukum formal terkait mekanisme penegakan hukumnya harus tersedia melalui pengesahan RUU KUHAP. 

Sekretaris Jenderal DPP Ikadin, Rivai Kusumanegara, mengingatkan ketidaksinkronan antara KUHP baru dan KUHAP lama akan menimbulkan kegaduhan penerapan di lapangan, terutama dalam praktik penegakan hukum. Pasalnya, KUHP terbaru memasukkan jenis pidana yang tidak dikenal dalam KUHAP lama, seperti pidana kerja sosial, tutupan, dan pengawasan.

“KUHP baru memiliki kebaruan yang tidak sesuai dengan KUHAP saat ini, sehingga akan timbul kegaduhan dalam penegakan hukum,” ujar Rivai dalam keterangan tertulis yang diterima Hukumonline, Sabtu (15/11/2025).

Dalam KUHAP lama, pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar penahanan masih merujuk pada KUHP versi lama, sehingga terdapat potensi bahwa pelaku penganiayaan, penipuan, penggelapan, atau penadahan tidak memenuhi syarat penahanan menurut interpretasi KUHP baru. Tanpa hukum acara yang sinkron, aparat bisa kesulitan menegakkan ketentuan penahanan sesuai semangat KUHP anyar.

Terlebih KUHAP saat ini tidak memiliki aturan acara khusus untuk pidana-pidana tersebut, implementasinya bisa sangat terbatas atau tidak efektif. Rivai menekankan bahwa tanpa pengaturan acara pidana yang jelas, pasal-pasal inovatif KUHP baru bisa menjadi “kotak kosong” secara praktis.

“Demikian juga pengaturan restorative justice dan pidana korporasi dalam KUHP baru tidak efektif karena belum ada hukum acaranya,” lanjut Rivai.

Rivai memahami lambatnya pembahasan RKUHAP disebabkan masih adanya perdebatan sejumlah norma kunci, sehingga memicu pro dan kontra di berbagai kalangan. “Jika masing-masing masih memaksakan pandangannya, maka hal-hal positif dalam KUHP baru maupun RKUHAP tidak bisa dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info