IKAHI Kritik Wewenang Penyadapan KY
Berita

IKAHI Kritik Wewenang Penyadapan KY

Penyadapan hanya bisa dilakukan jika sudah ada bukti-bukti awal.

Hukumonline News
Hukumonline News
Mys
Bacaan 2 Menit
Ikatan Hakim Indonesia kritik wewenang penyadapan KY. Foto: SGP
Ikatan Hakim Indonesia kritik wewenang penyadapan KY. Foto: SGP

Komisi Yudisial tidak punya wewenang pro-justisia sehingga tidak boleh melakukan penyadapan terhadap hakim. Kalaupun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Yudisial penyadapan itu diatur, Komisi Yudisial tetap tak layak melakukan penyadapan sendiri. Tindakan merekam pembicaraan hakim secara diam-diam hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum.

 

Pandangan itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), M. Hatta Ali, dalam peringatan enam tahun Komisi Yudisial di Jakarta, (18/8). Ketua Muda MA Bidang Pengawasan itu menegaskan KY tidak boleh penyadap karena bukan lembaga pro-justisia. “Penyadapan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum,” tegas Hatta.

 

Sebelumnya, draft RUU KY telah memasukkan pasal penyadapan. Artinya, Komisi Yudisial bisa melakukan penyadapan jika menemukan indikasi pelanggaran kode etik oleh hakim. Namun dalam proses pembahasan, kewenangan penyadapan itu diperjelas. Komisi Yudisial punya wewenang meminta penyadapan terhadap hakim melalui aparat penegak hukum. Penyadapan penting dilakukan untuk ‘menangkap’ hakim-hakim yang melakukan perbuatan tercela. Komisi Pemberantasan Korupsi pernah melakukan penyadapan sehingga berhasil menangkap basah hakim menerima suap. Yang terakhir adalah kasus penangkapan hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, Imas Dianasari.

 

Ketua Panitia Kerja RU Komisi Yudisial, Tjatur Sapto Edy, membenarkan masalah penyadapan salah satu isu krusial dalam pembahasan. Norma yang disepakati sejalan dengan pernyataan Hatta Ali. Komisi Yudisial bisa meminta penyadapan melalui aparat penegak hukum  seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK. Menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, Komisi Yudisial bisa meminta dilakukan penyadapan jika sudah ada bukti-bukti awal pelanggaran kode etik atau kode perilaku. “Jangan sampai pemberian kewenangan itu menimbulkan abuse of power,” ujarnya.

 

Menurut Tjatur, jika Komisi Yudisial meminta penyadapan terhadap hakim, maka “aparat penegak hukum wajib menindaklanjutinya”.

 

Tjatur meminta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung duduk bersama untuk membahas masalah ini, serta masalah-masalah lain yang krusial dalam RUU Komisi Yudisial. Jika kedua belah pihak terus berseteru, ada kekhawatiran berpengaruh pada proses pembahasan. Semakin cepat kesamaan pandangan tercapai, semakin cepat pula kemungkinan RUU Komisi Yudisial disahkan. Tjatur memperkirakan  RUU ini bisa diselesaikan pada akhir September atau Oktober 2011.

 

Menurut Tjatur, tinggal dua poin lagi yang krusial. Selain penyadapan, masalah penjatuhan sanksi dan pemeriksaan melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) masih diperdebatkan. Ada kemungkinan MKH dibuat permanen, meskipun anggotanya bisa berganti. Muncul gagasan agar MKH hanya akan menjatuhkan sanksi sedang dan sanksi berat. Sanksi sedang misalnya penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Sanksi berat dapat berupa pemecatan atau pemberhentian sementara. Pernyataannya, apakah MA masih bisa memeriksa hakim jika Komisi Yudisial sudah lebih dahulu memeriksa dugaan pelanggaran kode etik?

 

Hatta Ali dan Tjatur mengingatkan agar Komisi Yudisial merahasiakan hasil pemeriksaan terhadap hakim. Hatta Ali bahkan mengkritik Komisi Yudisial yang selama ini sering mengungkapkan hasil pemeriksaan hakim kepada publik.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info