Ketua Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI), Kartono Mohamad, mengatakan sudah saatnya Indonesia melarang kegiatan promosi dan iklan yang berkaitan dengan produk tembakau seperti rokok. Ia mencatat dalam sepuluh tahun terakhir penjualan rokok di masyarakat meningkat mencapai 300 miliar batang setiap tahun.
Sepanjang sepuluh tahun itu pula, lanjut Kartono, pertumbuhan perokok usia muda makin meningkat menjadi 32 persen. Maka, tak heran jika fenomena bayi perokok muncul di Indonesia dan menjadi sorotan dunia.
Masyarakat usia muda, anak-anak dan remaja, menurut Kartono sudah lama disasar industri rokok. Pasalnya, kelompok usia tersebut berpotensi besar menjadi pelanggan rokok di masa depan. Dengan begitu, eksistensi industri rokok bakal terjamin keberlangsungannya.
Kartono mengetahui hal tersebut berdasarkan pernyataan resmi sebuah perusahaan rokok multinasional asal Amerika Serikat (AS). Kartono melihat industri rokok di negara lain cenderung terbuka membeberkan strateginya memasarkan rokok, sekalipun yang disasar para remaja. Sayangnya, keterbukaan itu tak berlaku pada industri rokok yang beroperasi di Indonesia.
Parahnya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak tegas melarang promosi, iklan, CSR dan strategi pemasaran lainnya yang dilakukan industri rokok. Oleh karenanya, mengacu negara tetangga di kawasan regional, Indonesia jauh tertinggal dalam menerbitkan regulasi untuk melarang industri rokok beriklan.
Ia mencontohkan salah satu negara produsen rokok terbesar di dunia, China, menerbitkan peraturan yang melarang produk rokok memasang iklan di media. Kartono melihat pemerintah China mengeluarkan regulasi itu dalam rangka melindungi kesehatan penduduknya, terutama anak-anak.
Ia khawatir jika DPR dan pemerintah tak segera melakukan tindakan, maka dampak negatif rokok bakal memperburuk masa depan Indonesia. “Itulah yang harus kita sadari dampak rokok bagi anak-anak mempengaruhi masa depan anak-anak. Makanya kita tegas menolak promosi dan iklan rokok,” kata Kartono dalam diskusi di Jakarta, Rabu (29/3).
Kartono mengingatkan, pemerintah belum meratifikasi konvensi WHO tentang Pengendalian Tembakau. Padahal, sudah banyak negara yang mengadopsi konvensi itu dalam mengatur peredaran produk tembakau. Menurutnya, ketika sebuah negara meratifikasi, setiap produk media yang terdapat iklan rokok di dalamnya, maka negara tersebut berhak melarang produk itu masuk ke wilayah kedaulatannya.
Melihat mekanisme yang dinamakan cross-border tobacco advertising itu Kartono melihat ada potensi yang akan menimpa industri media jika mengiklankan produk tembakau. Akibatnya, media yang ada di Indonesia terancam tak bisa menjamah sampai ke negara lain, terutama di negara yang sudah menjalankan mekanisme tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, mengatakan promosi dan iklan rokok merupakan strategi jitu industri rokok untuk menjaring para perokok pemula. Parahnya, iklan rokok dibuat sekreatif mungkin agar menimbulkan kesan merokok itu hal yang keren, muda dan menyenangkan sehingga menimbulkan citra bahwa merokok itu kegiatan yang normal dan tidak berbahaya. Padahal, yang terjadi sebaliknya.
Dari hasil penelitian terhadap seribu anak di 10 kota yang dilakukan Komnas PA tahun ini, sebanyak 92 persennya mengaku melihat iklan rokok lewat di televisi. Sedangkan lainnya melihat iklan rokok dari spanduk, warung, koran, majalah, konser musik dan pertandingan olahraga. “Komnas PA melihat jika iklan rokok dibiarkan maka membunuh masa depan anak Indonesia,” tegasnya.
Arist menekankan, pemerintah harus tegas mengatur peredaran produk tembakau karena masa depan anak-anak terancam dampak buruk rokok. Apalagi, dalam UU Kesehatan dan putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tembakau dan produk turunannya merupakan barang adiktif. Sehingga pemerintah wajib untuk melindungi anak-anak dari bahaya tersebut.
Peraturan yang ada saat ini menurut Arist belum mewujudkan kewajiban itu. Misalnya, dalam regulasi terkait penyiaran, produk rokok boleh beriklan di televisi pada jam tertentu. Namun, pada praktiknya Arist kerap melihat di luar jam yang ditentukan, ada iklan rokok pada sebuah acara olahraga di televisi. Namun, tidak ada tindakan tegas yang diambil oleh pihak berwenang untuk menjatuhkan sanksi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ezki Tri Rezeki Widianti, mengacu UU Penyiaran, produk rokok masih boleh beriklan di media mulai setengah sepuluh malam sampai jam lima pagi. Namun, ke depan, dalam revisi UU Penyiaran, Ezki menyebut KPI sudah memasukan ketentuan agar produk rokok tidak boleh memasang iklan di media.
Menurutnya hal itu perlu dilakukan karena media mengudara menggunakan frekuensi publik. Mengingat frekuensi yang digunakan itu menjadi wilayah umum, maka publik harus terlindungi dari berbagai produk berbahaya. KPI juga akan mengusulkan agar iklan rokok di media dilarang. Apalagi, Ezki kerap melihat iklan rokok cenderung membodohi masyarakat.
Misalnya, kegiatan merokok dikaitkan dengan gotong royong, muda, heroik dan lainnya. Tak hanya itu, Ezki menyebut KPI beberapa waktu lalu memanggil sebuah stasiun televisi yang mengiklankan produk rokok yang dikemas dalam kegiatan CSR. “Kami menilai (program,-red) apapun yang menjadi turunan dari produsen rokok perlu dilarang dalam penyiaran,” tuturnya.
Sejalan dengan itu Ezki menegaskan, sudah saatnya Indonesia melarang iklan rokok di media. Apalagi, hal tersebut telah dilakukan negara-negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia dan Filipina. Untungnya, Ezki melihat ada sinyal baik dari DPR karena sepaham dengan KPI dalam rangka melarang iklan rokok di televisi dan radio. Ia berharap revisi UU Penyiaran dapat berjalan mulus seperti harapan. “Rokok itu barang berbahaya dan tidak boleh ada di ruang publik,” tukasnya.
Soal sanksi, Ezki melanjutkan, dalam revisi UU Penyiaran, KPI mengusulkan agar dijatuhi hukuman denda bagi pihak yang melanggar aturan. Ia menuturkan besaran denda itu masih dibahas bersama DPR. Tapi, jika mengacu jumlah yang termaktub dalam UU Penyiaran yang berlaku sekarang, denda itu mencapai Rp10 miliar. Namun, yang jadi persoalan, UU Penyiaran tidak menegaskan siapa pihak yang berhak mengeksekusi denda tersebut. Atas dasar itu dalam revisi, akan ditegaskan siapa lembaga yang berwenang melakukan eksekusi.
