Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai pemerintah masih belum konsekuen menjalankan Konvensi Pekerja Migran. Padahal, Konvensi itu sudah diratifikasi melalui UU No. 6 Tahun 2012. Menurut koordinator advokasi Migrant Care, Nur Harsono, pasca ratifikasi, sebenarnya pemerintah wajib melindungi pekerja migran dan keluarganya mulai dari proses pra penempatan, penempatan dan pasca pemulangan.
Menurut Harsono, konvensi itu sudah cukup lengkap mengatur berbagai macam pemenuhan hak yang perlu dilakukan pemerintah untuk pekerja migran. Misalnya, bagaimana mewujudkan pemenuhan hak pekerja migran untuk mendapat pekerjaan yang layak dan hak untuk hidup. “Pemenuhan hak itu harus dilakukan negara,” kata dia dalam diskusi di Jakarta, Kamis (31/1).
Sejauh ini, Harsono melihat pemerintah baru merespon diratifikasinya konvensi itu dengan menerbitkan beberapa kebijakan. Misalnya, Permenakertrans No. 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Secara Mandiri Ke Daerah Asal (Kepulangan TKI Mandiri). Serta PP No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI Di Luar Negeri (Perlindungan TKI). Namun, kedua peraturan itu bagi Harsono belum mencerminkan secara utuh semangat perlindungan TKI sebagaimana amanat konvensi.
Misalnya, Permenakertrans Kepulangan TKI Mandiri. Harsono mengaku awal tahun ini dia mendapat pengaduan dari TKI yang dipersulit ketika mau pulang secara mandiri atau lewat terminal biasa di Bandara Soekarno Hatta. Karena, setibanya di bandara internasional di Jakarta itu, TKI yang bersangkutan dipaksa oleh beberapa orang untuk lewat terminal 4 atau khusus TKI.
Begitu pula dengan PP Perlindungan TKI, Harsono beranggapan peraturan itu masih memandang TKI dengan paradigma lama sebagaimana termaktub dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN). Padahal, UU PPTKLN itu dalam proses revisi karena dianggap tak optimal lindungi TKI. Hal serupa juga dijumpai dalam proses penyampaian informasi kepada TKI. Sampai saat ini, hak untuk mendapat informasi dirasa masih sulit diperoleh TKI. Sehingga, TKI masih rawan terjebak pada mekanisme migrasi yang merugikan. “Pasal 37 konvensi pekerja migran menjamin hak TKI mendapat informasi,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, aktivis Solidaritas Perempuan, Dinda Nurannisaa Yura, menjelaskan 72 persen pekerja migran asal Indonesia terdiri dari kaum perempuan. Dari jumlah itu, 92 persen bekerja sebagai pekerja domestik (PRT). Mengingat jumlah perempuan dominan, maka tindak kekerasan yang dialami pekerja migran paling banyak dialami kaum perempuan. Maka sebagai upaya mengoptimalkan dan memaksimalkan perlindungan, wanita yang disapa Nisa itu berpandangan konvensi pekerja migran wajib diselaraskan dengan revisi UU PPTKLN.
Pasalnya, tak sedikit ketentuan yang termaktub dalam UU PPTKLN yang dirasa diskrimintaif terhadap pekerja migran perempuan. Sehingga, hak perempuan untuk bermigrasi terhambat. Misalnya, harus mendapat izin dari wali atau suami jika ingin menjadi pekerja migran. Padahal praktiknya, Nisa menandaskan, terdapat berbagai persoalan untuk memenuhi syarat tersebut. Misalnya, ketika si perempuan sudah bercerai, maka akan kesulitan untuk medapat izin tersebut. “Bermigrasi itu hak setiap orang,” tukasnya.
Nisa juga mengkritik kebijakan pemerintah yang intinya akan menghentikan pengiriman pekerja migran sektor domestik atau PRT di tahun 2017. Bagi Nisa hal itu diskriminatif karena jenis pekerjaan itu tak perlu dibeda-bedakan dan pada dasarnya PRT sama dengan pekerja. Nisa mengimbau agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan itu. Misalnya, ditelusuri secara mendalam yang menjadi persoalan itu apakah jenis pekerjaan PRT atau minimnya sistem perlindungan yang digelar pemerintah untuk pekerja migran.
Sedangkan, Koordinator JARI PPTKLN sekaligus Wasekjen Aspek Indonesia, Nurus S Mufida, menekankan dalam hal perlindungan, konvensi pekerja migran tak membedakan antara pekerja migran tak berdokumen dan berdokumen. Menurutnya, hal itu menegaskan bahwa pemerintah harus mengupayakan perlindungan bagi pekerja migran dengan serius. Pasalnya, wanita yang akrab disapa Fida itu mengatakan kerap menemukan pekerja migran yang bermasalah, namun ketika mengadu ke KBRI, pihak KBRI malah mengembalikan pekerja migran itu ke PJTKI.
Fida mengatakan harusnya, KBRI melakukan upaya pendampingan kepada TKI yang bermasalah. Seperti menyediakan layanan bantuan hukum yang maksimal. Sejalan dengan itu, Fida mengatakan antar kementerian juga wajib menjalin koordinasi yang solid dalam melindungi TKI. Pasalnya, ketika terjadi lempar tanggung jawab dalam menangani kasus, maka TKI menjadi pihak yang paling dirugikan. “Pasal 23 konvensi menegaskan pekerja migran berhak bantuan hukum,” ucapnya.
Sementara Koordinator Divisi Penyiaran dan Media Baru AJI Indonesia, Dandhy Dwi Laksono, menilai sangat penting untuk membumikan berbagai ketentuan yang ada dalam konvensi pekerja migran. Pasalnya, isu perlindungan pekerja migran harus mendapat perhatian dari masyarakat luas. Menurutnya, untuk mewujudkan hal itu merupakan pekerjaan yang tak mudah, karena isu pekerja migran cenderung kalah oleh isu lainnya. Seperti isu seputar artis, program acara hiburan dan kasus korupsi.
Menurut Dandhy pegiat perlindungan pekerja migran harus mengatur strategi dalam menggandeng media. Selain itu, dapat juga menggunakan berbagai media yang ada untuk menyampaikan pesan perlindungan pekerja migran kepada masyarakat. Salah satunya dengan seni mural. “Menarik jika pengguna jalan raya, di tengah kemacetan, ketika melongok kanan-kiri ada mural yang menggambarkan pekerja migran,” katanya.
Menanggapi kritikan tersebut, Asisten Departemen Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen PP dan PA), Lenny Rosaline, mengatakan revisi UU PPTKLN masih dalam pembahasan pemerintah. Mengacu surat amanat presiden RI, Lenny mengatakan ada enam Kementerian yang ditugaskan untuk merancang revisi UU PPTKLN. Diantaranya Kemenakertrans, Kemenlu serta Kemen PP dan PA. Sampai saat ini, antar kementerian itu sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas rancangan tersebut.
Dalam menyelaraskan revisi itu dengan konvensi pekerja migran, Lenny menandaskan, hal penting yang perlu ditekankan adalah sanksi. Menurutnya, harus ada sanksi tegas yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang mengelola TKI dan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Apalagi sampai mengarah pada perdagangan orang. Sejalan dengan itu, berbagai asas yang termaktub dalam konvensi pekerja migran juga perlu dimasukan dalam revisi UU PPTKLN. Seperti asas anti diskriminasi dan perdagangan orang.
Untuk sanksi, Lenny berjanji akan berupaya untuk memasukan sanksi tegas dalam revisi UU PPTKLN. Dia memperkirakan sanksi itu setidaknya setara dengan hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku perdagangan orang. Dengan sanksi tegas, diharapkan efek jera dapat timbul dan semua pihak yang mengelola TKI akan berhati-hati dalam melaksanakan kerja-kerjanya.
Tak kalah penting, Lenny menekankan pembekalan pra keberangkatan untuk TKI wajib diutamakan. Pasalnya, dari berbagai kasus TKI yang diadukan ke Kemen PP dan PA, persoalan utama adalah minimnya pembekalan itu. Sehingga, calon TKI tak mendapat banyak keterampilan, pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan. Tentu saja, pemberangkatan itu harus disertai dengan sistem pendokumenan yang baik. Karena dengan dokumen, TKI dapat mengakses hak-haknya, seperti melakukan klaim asuransi. “Sebelum berangkat, TKI harus dibikin pinter dulu,” urainya.
Sedangkan, Staf Dirjen Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Lalu Muhammad Ikbal, menanggapi soal bantuan hukum. Menurutnya, mengacu konvensi Wina, setiap orang berhak mendapat bantuan hukum. Oleh karenanya, di tiap KBRI terdapat tim yang khusus memberi bantuan hukum kepada WNI tak terkecuali pekerja migran. Bahkan di beberapa daerah, termasuk negara tujuan TKI, KBRI sudah mempekerjakan pengacara yang secara khusus ditugaskan membela WNI. “Kami sudah membuat mekanisme itu (bantuan hukum,-red),” tutupnya.
