Independensi Diragukan, Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim MK Perlu Dievaluasi
Berita

Independensi Diragukan, Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim MK Perlu Dievaluasi

Mekanisme yang berlaku saat ini hanya merupakan hasil meniru dari negara lain.

Hukumonline News
Hukumonline News
M Dani Pratama Huzaini
Bacaan 2 Menit

 

Lola Esther dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan 4 dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Arief Hidayat. Hal ini berdasar pada pedoman kode etik dan perilaku hakim dalam Peraturan MK Nomor 9 tahun 2006.

 

Pertama, soal prinsip independensi khususnya pada penerapan angka 3 yang pada intinya hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh-pengaruh lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga negara lainnya.

 

Lalu masih prinsip independensi dugaan pelanggaran angka 6, Hakim Konstitusi harus menjaga citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah.

 

Kedua, prinsip ketidak berpihakan atau imparsialitas. Ada dugaan pelanggaran penerapan angka 2 dan penerapan angka 3 soal norma bahwa MK itu imparsial termasuk hakim-hakimnya.

 

Ketiga, soal prinsip integritas. Ada dugaan pelanggaran dalam penerapan angka 1, penerapan angka 2, dan penerapan angka 3. Hakim MK dilarang meminta atau dilarang menerima, juga anggota keluarganya dilarang menerima atau meminta hadiah dan lain sebagainya.

 

Keempat, dugaan pelanggaran prinsip kepantasan dan kesopanan dalam penerapan angka 1 soal hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan, dan penerapan angka 2, di mana sebagai abdi hukum yang terus menerus mendapat perhatian dari masyarakat, hakim konstitusi harus menerima dengan rela hati untuk dibatasi.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info