Pemilu Presiden 2014 dinilai menjadi momen penting bagi masyarakat untuk memilih presiden yang pro-lingkungan dan hak asasi manusia karena Indonesia memiliki persoalan besar terkait kerusakan hutan dan pelanggaran HAM.
Dalam empat tahun terakhir Bangsa Indonesia mulai menjadi harapan dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan melangkah ke arah prokelestarian hutan yang mana hutan Indonesia merupakan ketiga terbesar di dunia dengan fungsi ekologis yang penting bagi Indonesia dan dunia, kata Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Sarosa di Jakarta, Rabu.
Dalam seminar Nasional bertema "Memilih Presiden yang Pro-Kelestarian Lingkungan dan HAM, ia mengatakan komitmen dan upaya tersebut berisiko besar lenyap jika presiden terpilih tidak prokelestarian hutan dan tidak menjalankan program pembangunan yang green economy.
Oleh karena itu program-program untuk mengurangi deforestasi dan illegal logging seperti moratorium hutan dan pembuatan one map serta program pengelolaan hutan berbasis masyarakat harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan dalam pemerintahan mendatang, kata Wicaksono.
Penelitian yang dipimpin oleh Matt Hansen dari University of Maryland menemukan bahwa Indonesia kehilangan 15,8 juta hektare antara 2000 dan 2012.
Selain itu, masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang diperkirakan mencapai sekitar 50-70 juta jiwa masih terus mengalami kehilangan hak hidup atas lahan hutan dan wilayah adat mereka. Hingga kini kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut belum dapat diselesaikan pemerintah.
Direktur Eksekutif WALHI Abetnego Tarigan menjelaskan kerusakan lingkungan hidup terutama hutan Indonesia telah masuk kategori sangat parah sehingga Indonesia termasuk Negara penghasili emisi karbon lima besar di dunia dengan 80% sumber emisinya tata guna lahan dan alih fungsi lahan.
Sedangkan di dunia, kerusakan hutan merupakan penyebab 20% emisi gas-gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim ekstrim.
"Perusahaan faktor penting dalam aktor kerusakan lingkungan, sedangkan pemerintah terlibat dari perizinan dan kebijakan," kata Abetnego.
"Karena itu Presiden Indonesia mendatang harus yang prolingkungan hidup agar kerusakan hutan dapat dihentikan," tegasnya.
Sementara itu, kerusakan lingkungan terkait sangat erat dengan pelanggaran HAM."Kerusakan lingkungan sudah mengancam krisis kemanusiaan," tambahnya.
Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga menilai masyarakat Indonesia juga harus memperhatkan isu pelanggaran HAM dalam memilih Presiden periode mendatang.
Menurutnya, dari sekian banyak kasus HAM, ada kasus yang harus menjadi perhatian utama, yaitu kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat adat serta masyarakat lokal lainnya di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Ia menjelaskan kebijakan pemerintah era Orde Baru telah mengakibatkan masyarakat adat kehilangan hak atas wilayah adatnya, termasuk hutan adat, yang ditetapkan secara sepihak sebagai kawasan hutan, yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan pemerintah.
"Saat ini Komnas HAM hingga awal Desember 2014 melakukan Inkuiri Nasional mengenai kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat. Kami mengharapkan Presiden terpilih mendatang mau dan berkomitmen menindaklanjuti hasil Inkuri Nasional," kata Sandra.
Sementara itu, pendiri Yayasan Perspektif Baru Wimar Witoelar yang bertindak sebagai moderator menambahkan bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan seperti hutan dan menyelesaikan pelanggaran HAM merupakan kegiatan masif yang memerlukan political will bersama untuk mengubah kerangka kebijakan pemerintahan.
"Karena itu kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengunakan hak suara di Pilpres 2014 sangat penting terutama memilih calon presiden yang berkomitmen menjaga kelestarian hutan dan menjaga HAM," ujar Wimar.
Dalam empat tahun terakhir Bangsa Indonesia mulai menjadi harapan dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan melangkah ke arah prokelestarian hutan yang mana hutan Indonesia merupakan ketiga terbesar di dunia dengan fungsi ekologis yang penting bagi Indonesia dan dunia, kata Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Sarosa di Jakarta, Rabu.
Dalam seminar Nasional bertema "Memilih Presiden yang Pro-Kelestarian Lingkungan dan HAM, ia mengatakan komitmen dan upaya tersebut berisiko besar lenyap jika presiden terpilih tidak prokelestarian hutan dan tidak menjalankan program pembangunan yang green economy.
Oleh karena itu program-program untuk mengurangi deforestasi dan illegal logging seperti moratorium hutan dan pembuatan one map serta program pengelolaan hutan berbasis masyarakat harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan dalam pemerintahan mendatang, kata Wicaksono.
Penelitian yang dipimpin oleh Matt Hansen dari University of Maryland menemukan bahwa Indonesia kehilangan 15,8 juta hektare antara 2000 dan 2012.
Selain itu, masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang diperkirakan mencapai sekitar 50-70 juta jiwa masih terus mengalami kehilangan hak hidup atas lahan hutan dan wilayah adat mereka. Hingga kini kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut belum dapat diselesaikan pemerintah.
Direktur Eksekutif WALHI Abetnego Tarigan menjelaskan kerusakan lingkungan hidup terutama hutan Indonesia telah masuk kategori sangat parah sehingga Indonesia termasuk Negara penghasili emisi karbon lima besar di dunia dengan 80% sumber emisinya tata guna lahan dan alih fungsi lahan.
Sedangkan di dunia, kerusakan hutan merupakan penyebab 20% emisi gas-gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim ekstrim.
"Perusahaan faktor penting dalam aktor kerusakan lingkungan, sedangkan pemerintah terlibat dari perizinan dan kebijakan," kata Abetnego.
"Karena itu Presiden Indonesia mendatang harus yang prolingkungan hidup agar kerusakan hutan dapat dihentikan," tegasnya.
Sementara itu, kerusakan lingkungan terkait sangat erat dengan pelanggaran HAM."Kerusakan lingkungan sudah mengancam krisis kemanusiaan," tambahnya.
Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga menilai masyarakat Indonesia juga harus memperhatkan isu pelanggaran HAM dalam memilih Presiden periode mendatang.
Menurutnya, dari sekian banyak kasus HAM, ada kasus yang harus menjadi perhatian utama, yaitu kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat adat serta masyarakat lokal lainnya di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Ia menjelaskan kebijakan pemerintah era Orde Baru telah mengakibatkan masyarakat adat kehilangan hak atas wilayah adatnya, termasuk hutan adat, yang ditetapkan secara sepihak sebagai kawasan hutan, yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan pemerintah.
"Saat ini Komnas HAM hingga awal Desember 2014 melakukan Inkuiri Nasional mengenai kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat. Kami mengharapkan Presiden terpilih mendatang mau dan berkomitmen menindaklanjuti hasil Inkuri Nasional," kata Sandra.
Sementara itu, pendiri Yayasan Perspektif Baru Wimar Witoelar yang bertindak sebagai moderator menambahkan bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan seperti hutan dan menyelesaikan pelanggaran HAM merupakan kegiatan masif yang memerlukan political will bersama untuk mengubah kerangka kebijakan pemerintahan.
"Karena itu kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengunakan hak suara di Pilpres 2014 sangat penting terutama memilih calon presiden yang berkomitmen menjaga kelestarian hutan dan menjaga HAM," ujar Wimar.
