Dihubungi via telepon, Kamis (28/11), ahli hukum internasional Universitas Padjajaran Prof Huala Adolf berpendapat menjadi anggota UNCITRAL harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu manfaat yang bisa diambil adalah Indonesia dapat mengembangkan regulasi terkait hukum perdagangan dengan mengadopsi aturan-aturan perdagangan internasional bersifat modern yang diterbitkan UNCITRAL.
“Nah, permasalahannya kita mau memanfaatkan atau tidak? Kita merasa butuh atau tidak? Kita merasa hukum kita kurang atau tidak, itu saja. Jadi UNCITRAL ini sifatnya menunggu dari kita,” ujar Adolf.
Ratifikasi Konvensi
Meskipun terpilih sebagai anggota, uniknya Indonesia tercatat belum meratifikasi konvensi-konvensi produk UNCITRAL. Salah satunya adalah Convention on the Contracts for the International Sale of Goods.
Abdul Kadir menegaskan bahwa menjadi anggota terpilih bukan berarti Indonesia wajib meratifikasi semua konvensi UNCITRAL. Menurut dia, ratifikasi memiliki prosedur tersendiri yang harus dilalui. Misalnya, perlu diadakan konsultasi dengan kementerian-kementerian terkait. Diakui Kadir, sejauh ini, Pemerintah Indonesia memang belum berniat meratifikasiConvention on the Contracts for the International Sale of Goods.
Sementara, Prof Huala Adolf berpendapat perlu atau tidak meratifikasi konvensi-konvensi UNCITRAL harus dikembalikan pada kebutuhan pemerintah. Dari kacamata seorang akademisi, Adolf memandang konvensi UNCITRAL harus diratifikasi karena regulasi terkait perdagangan jauh ketinggalan dengan perkembangan internasional.
“Ya, itu sekali lagi, UNCITRAL sudah mengeluarkan aturan-aturan yang modern, termasuk Convention on the Contracts for the International Sale of Goods, itu mau dimanfaatkan tidak (oleh pemerintah)? Mau meratifikasi atau tidak?” kata Adolf.
Mencoba membandingkan, Adolf menyebut Singapura sebagai negara terdekat dari Indonesia yang telah mengadopsi semua konvensi-konvensi UNCITRAL. Menurut Adolf, Singapura sangat menyadari bahwa daya saing suatu negara itu bukan hanya ekonomi, tapi juga daya saing hukumnya.
“Dengan mereka yang memiliki daya saing hukum yang modern, pelaku-pelaku dagang menjadi familiar, jadi aman. Sedangkan daya saing hukum kita bagaimana?” ujar Adolf lagi.
















