Kisruh perselisihan industrial di Indosiar berlabuh ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta. Beberapa waktu lalu, perusahaan penyiaran di bawah PT Indosiar Visual Mandiri itu melayangkan gugatan PHK kepada 22 karyawannya. Beberapa diantaranya adalah pengurus Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar yakni Panji Atmono, Dicky Irawan (Ketua Sekar), Yanri Syawal Silitonga (Sekjen Sekar), Basuki Bertiapati.
Perusahaan berdalih pemecatan puluhan karyawan itu dilakukan lantaran mengalami kerugian dalam beberapa tahun berturut-turut sejak 2005 hingga 2007 yang mencapai Rp569 miliar. Karenanya, lewat SK Direksi No. 01A/IVM-/KEP/IX/09 tertanggal 9 Nopember 2009 perusahaan melakukan efisiensi yang berakibat mem-PHK sekitar 239 karyawan Indosiar. Persidangan kasus ini sendiri telah memasuki tahap penyerahan jawaban dari Panji Atmono dkk lewat kuasanya dari LBH Pers.
Kepada hukumonline, Selasa (8/6), kuasa hukum Indosiar, Riezka Gees Indrawanita menuturkan bahwa perusahaan mengalami kerugian sejak 2005. Kerugian itu dapat dilihat di Bursa Efek Surabaya (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) karena sejak 2003 hingga 2008, Indosiar tercatat sebagai Emiten Obligasi alias penerbit obligasi.
Akibat kerugian itu perusahaan mengambil tindakan efisiensi dengan melakukan penghematan biaya operasional, pengurangan jam tayang, restrukturisasi organisasi. “Sebagian acara penayangan ditutup, divisi-divisi digabung jadi satu, seperti divisi drama dihilangkan,” kata Riezka.
Meski sempat mengalami keuntungan dalam beberapa tahun terakhir, kata Riezka, keuntungan perusahaan tak mampu menutupi kerugian sebelumnya. “Data (laporan keuangan, red) itu sempat dibuka di BEI, data itu terlihat jelas kerugiannya apa saja, tetapi saya lupa persisnya,” ujar pengacara dari Kemalsjah & Associates itu menjelaskan.
Ujungnya, tahun ini Indosiar telah mem-PHK 239 orang. 217 orang diantaranya telah menerima PHK dengan menandatangani kesepakatan bersama dan diberikan paket program berupa hak pesangon, manfaat pensiun, dan uang jasa 2 hingga 4 bulan upah. Sementara 22 orang ini, Panji Atmono dkk menolak di-PHK. “Panji dkk ini yang menolak, makanya kita ajukan gugatan PHK sesuai Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.”
Disinggung soal ada upaya pemberangusan berserikat, Riezka berdalih jika ada sebagian pengurus Sekar Indosiar di-PHK, bukan berarti Sekar Indosiar bubar. “Apa yang disebut pemberangusan? Sementara di Indosiar ada Sekar dan Sekawan. Kalau pengurusnya diganti, Sekarnya tak berarti mati kan? Sekar-nya tetap ada,” ujarnya.
Tak merugi
Di tempat yang sama, kuasa hukum Panji Atmono dkk, Andi Irwanda Ismunandar menyatakan bahwa sebenarnya perusahaan tak merugi. “Dari fakta yang kita dapatkan, Indosiar tak merugi karena ternyata pada tahun 2008-2009 ada peningkatan (keuntungan, red). Kita juga sudah mengecek di bursa efek juga,” aku Andi.
Andi tak asal ucap, atas dasar laporan akuntan publik terdaftar Eddy Prakarsa dan Siddarta disimpulkan tahun 2008-2009 kinerja perusahaan mengalami peningkatan yang menghasilkan laba bersih sebesar Rp19,5 miliar dan Rp8,5 miliar. Laporan laba-rugi itu pun pernah dimuat di harian umum Republika edisi 31 Maret 2010. “Ini juga dimuat dalam di website www.indosiar.com,” bebernya.
Menurutnya, PHK ini sebenarnya didasari ketidaksukaan manajemen Indosiar terhadap keberadaan dan aktivitas Sekar. “Sekar Indosiar selalu tak sejalan dengan perusahaan, misalnya soal kenaikan gaji karyawan dan saat Sekar mau unjuk rasa, perusahaan pernah mengumumkan siapa yang melakukan unjuk rasa itu akan dilakukan skorsing hingga PHK.”
Jadi sebenarnya kasus ini bukan rasionalisasi perusahaan, melainkan ada upaya bentuk penghalang-halangan hak berserikat. Buktinya, perusahaan membentuk serikat tandingan dengan nama Serikat Karyawan Indosiar dengan akronim Sekawan. “Karenanya kita tetap meminta agar ter-PHK tetap dipekerjakan kembali meski pesangon melebihi UU,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Sekar Indosiar, Dicky Irawan menambahkan bahwa skorsing yang menimpa 22 orang ini bukan didasarkan pada kesalahan (pidana). “Upah teman-teman pun dipotong 20 persen, pembayaran gaji dimundur, hak ini pun kita minta dalam jawaban kami,” ujar Dicky.
Soal tawaran paket pesangon, Dicky menganggap tak bermasalah. “Kalau mau PHK alasan efisiensi, mestinya hal apa dulu yang ingin dilakukan. Ini nggak, alasan PHK-nya dicari-cari karena kita aktif di Sekar aja,” tudingnya.
