Persoalkan penyiaran melalui internet, stasiun televisi nasional, INews dan RCTI melayangkan uji materi Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terkait sistem penyiaran melalui spektrum frekuensi radio di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua pemohon meminta agar layanan siaran televisi secara online ini seharusnya diatur pula dalam UU Penyiaran karena memiliki unsur-unsur yang sama sebagaimana halnya lembaga penyiaran konvensional, seperti gambar, suara, grafis, karakter, dan lain-lain.
Kuasa hukum para pemohon M Imam Nasef mengatakan para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. Sebab, ada pelakuan berbeda antara para pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran menggunakan internet, seperti layanan over the top (OTT) dalam melakukan aktivitas penyiaran.
“Saat ini banyak bermunculan platform penyiaran melalui internet, tidak hanya Youtube atau Netflix, tetapi platform lain yang menampilkan siaran, belum diatur dalam UU Penyiaran. Ini menimbulkan perlakuan berbeda antara layanan OTT dengan penyelenggara penyiaran konvensional yang menimbulkan ketidakpastian hukum,” kata Imam Nasef saat dihubungi Hukumonline, Kamis (4/6/2020).
Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran menyebutkan “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”
Dia mempertanyakan apakah penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT masuk dalam definisi penyiaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran? Pasalnya, sampai saat ini penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat dengan UU Penyiaran.
Pemohon tak menampik perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa manusia memasuki era baru (digital). Karena itu, masuknya konten-konten layanan OTT ke ranah penyiaran menjadi sebuah keniscayaan mengingat pengguna interner di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Seperti diketahui, secara sederhana OTT sebagai layanan konten berupa data, informasi atau multimedia yang beroperasi melalui jaringan internet yang sedikitnya ada tiga kategori. Pertama, aplikasi seperti whatsapp, Line, Telegram, Skype, Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Kedua, konten/video on demand/streaming, seperti Youtube, HOOQ, Iflix, Netflix, Viu, dan lain-lain. Ketiga, jasa seperti Go-Jek, Grab, Uber.
Melalui Surat Edaran Menkominfo No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet adalah penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet selanjutnya disebut layanan over the top. Menurutnya jika mengacu Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran, siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui penerimaan siaran.
Dengan demikian, berbagai macam layanan OTT, khususnya yang masuk kategori konten/video on demand/streaming juga masuk kategori aktivitas penyiaran. “Sudah seharusnya OTT masuk dalam rezim penyiaran, hanya saja perbedaanya aktivitas penyiaran konvensional terletak pada metode pemancarluasan menggunakan spektrum frekuensi radio, sementara layanan OTT menggunakan internet,” jelasnya.
Menurut Pemohon, dalam UU Penyiaran setidaknya enam hal pengaturan yakni (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran.
“Perbedaan perlakuan tersebut terjadi karena keenam hal itu hanya berlaku bagi penyelenggara penyiaran konvensional, tidak berlaku bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT.”
Ia mencontohkan para pemohon sebelum melakukan aktivitas penyiaran harus memenuhi sejumlah persyaratan, misalnya berbadan hukum Indonesia, memperoleh izin siaran, dan seterusnya. Hal lain, dalam penyelenggaraan penyiaran para pemohon wajib tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) dalam membuat konten siaran. Apabila melanggar dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Sementara penyelenggara siaran yang menggunakan internet tidak perlu memenuhi berbagai macam persyaratan itu dan tidak ada kewajiban tunduk pada P3SPS. Perbedaan perlakuan ini berimplikasi pada ketiadaan level playing field dalam penyelenggaraan penyiaran, yang pada akhirnya sangat merugikan para pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional baik secara materil maupun immateril.
“Uji materi ini untuk melindungi Indonesia karena saat ini telah ada kekosongan hukum yang harus diisi dalam UU Penyiaran. Sudah saatnya ada pembaharuan karena ada layanan siaran OTT ini,” harapnya.
Baginya, perlakuan berbeda ini jelas-jelas melanggar hak konstitusional para pemohon yang seharusnya diberikan kedudukan yang sama sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sesuai Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
“Karena itu, ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran perlu ditafsirkan mencakup pula penyiaran yang menggunakan internet agar kerugian para pemohon tidak akan terjadi,” pintanya.
Dalam petitum permohonannya, Inews dan RCTI meminta Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentan Penyiaran bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikaat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, ”…Dan/atau (ii) kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran.”
Sehingga, Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran selengkapnya akan berbunyi, “Penyiaran adalah (1) kegiatan pemancarluasan siaran melalui saranan pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran; dan/atau (ii) kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran.”
















