Sejalan dengan upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19, terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memutuskan untuk menutup seluruh pelayanan perpajakan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia.
Kendati demikian, Wajib Pajak tetap dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa melalui sarana pelaporan elektronik atau online (e-filing/e-form) di laman www.pajak go.id atau untuk pelaporan SPT Masa dapat pula dikirim melalui pos tercatat.
Kabar baiknya, DJP memberikan relaksasi kepada WP dalam memberikan kemudahan dan kepastian kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2019. Relaksasi dimaksud adalah batas waktu pelaporan dan pembayaran sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan.
Selain untuk WP Orang Pribadi, relaksasi yang sama juga diberikan kepada jenis SPT Masa PPh Pemotongan/Pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020. Pelaporan sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi keterlambatan, namun batas waktu pembayaran tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain layanan penyampaian SPT yang dapat dilakukan melalui sarana elektronik, wajib pajak dapat mengajukan berbagai permohonan perpajakan lain secara online, seperti permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru melalui eRegistration dilaman https://ereg.pajak.go.id, Permohonan EFIN (Electronic Filing Identification Number) dan aktivasi EFIN baru dapat dilakukan melalui email resmi masing-masing KPP yang diumumkan melalui papan pengumuman di KPP, akun media sosial KPP atau di laman www.pajak.go.id/unit-kerja.
"Sedangkan layanan lupa EFIN dapat dilakukan melalui telepon ke Kring Pajak 1500200 atau melalui telepon atau email resmi masing-masing KPP yang diumumkan melalui papan pengumuman di KPP, akun media sosial KPP atau di laman www.pajak.go.id/unit-kerja," kata Direktur P2 Humas DJP, Hestu Yoga Saksama dalam keterangannya.
Untuk itu sebelum masa pelaporan SPT Tahunan berakhir, DJP juga mengingatkan kepada seluruh WP OP yang belum melaporkan SPT tahunan, untuk segera melaporkan sebelum batas waktu 30 April mendatang. Jika tidak, Yoga menyatakan bahwa WP akan dijatuhi hukuman denda sebesar Rp100 ribu (untuk WP OP) denda sebesra Rp1 juta untuk WP Badan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU KUP.
(Baca: Tata Cara dan Syarat Mendapatkan Insentif Perpajakan Akibat Covid-19)
Menurut pengamat perpajakan, Fajry Akbar, fasilitas perpanjangan ini diberikan atas pertimbangan kondisi wabah Covid-19, selain itu adanya pemberlakuan PSBB di beberapa daerah. Dalam kondisi ini, lanjutnya, tak hanya WP yang melakukan social distancing, namun karyawan DJP juga melaksanakan pekerjaan dari rumah
"Tak cuma WP yang tak bisa ke kantor, karyawan DJP dan Kemenkeu jg sama. Jadi memang proses bisnis keduanya terhambat," kata Fajry kepada hukumonlne, Jumat (17/4).
Kebijakan relaksasi ini, menurut Fajry, memiliki dampak yang cukup terasa bagi DJP. Pasalnya penerimaan PPh OP y-o-y untuk tahun ini anjlok karena WP OP menunda pelaporannya dan memanfaatkan relaksasi ini.
"Jadinya, relaksasi perpanjangan ini memang "biayanya" adalah cash flow pemerintah. Di sisi lain kan pemerintah butuh dana untuk menanggulangi wabah ini," tambahnya.
Kendati demikian dia berpendapat bahwa relaksasi laporan SPT yang diberikan selama 30 hari sudah tepat. Hanya saja, relaksasi ini memang tidak berlaku untuk WP Badan. Namun perlu diingat bahwa pelaporan untuk WP Badan adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yang artinya akan berakhir pada tenggat waktu yang sama dengan WP OP.
"Sebuah waktu yang sebenarnya panjang, namun memang ada kebiasaan dari WP badan untuk melaporkannya telat diakhir-akhir hari. Pun sebenarnya bagi WP Badan dapat meminta permohonan perpanjangan ke DJP," pungkasnya.
Berdasarkan data yang diperoleh hukumonline, jumlah laporan SPT Tahunan yang masuk ke DJP per 8 April 2020 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun lalu yakni mencapai angka 8.173.999. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun lalu pada tanggal yang sama, yang mencapai angka 10.008.314.