Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak upaya praperadilan yang diajukan Nadiem Anwar Makarim. Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Nadiem ketika menjabat sebagai Mendikbudristek telah sah menurut hukum.
"Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon, membebankan biaya perkara sejumlah nihil," kata hakim dalam putusannya, Senin (13/10).
Hakim menjelaskan sejumlah alasan menolak permohonan praperadilan ini misalnya alat bukti yang sah seperti pemeriksaan saksi, ahli, kerugian keuangan negara yang janggal, serta mengenai pemeriksaan Nadiem dalam perkara ini.
Baca Juga:
- Permasalahan Dugaan Korupsi Chromebook di Pemeriksaan 12 Jam Nadiem Makarim
- KPPU Bantah Terlibat dalam Konsultasi Pengadaan Chromebook Era Nadiem Makarim
Ada satu hal yang terus ditekankan hakim, yaitu hakim praperadilan tidak berwenang untuk memeriksa kualitas pembuktian.
Hakim mengatakan penyidik mempunyai kewenangan menggunakan alat bukti mana saja, meskipun nantinya akan menentukan kualitas pembuktian di persidangan pokok perkara. Sementara hakim praperadilan hanya menentukan bagaimana prosedur penyidikan yang dilakukan penyidik.
"Bukan merupakan kewenangan praperadilan untuk menentukan karena itu ranah penyidik menggunakan alat bukti mana saja, setiap alat bukti penyidik akan menentukan ketentuan pembuktian unsur yang disangkakan. Prosedur penyidikan, dan tahapan telah dinyatakan sah, dan pertimbangan tersebut tidak akan diulangi lagi dalam pertimbangan ini," ujar hakim.
