Setelah izinnya sudah dicabut, OJK memberikan waktu bagi direksi dan pemegang saham BAJ untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pembubaran perusahaan. Setelah itu, RUPS juga membentuk tim likuidasi perusahaan yang nantinya bertugas menghitung aset dan membayarkan utang klaim pemegang polis.
Dari data OJK per Agustus 2013 tercatat bahwa total ekuitas BAJ minus Rp570 miliar. Sementara dana liabilitasnya lebih dari Rp1 triliun. Dari dana liabilitas tersebut, terdapat utang klaim yang wajib dibayarkan BAJ sebesar Rp85,6 miliar dari 10.584 pemegang polis.
Utang klaim ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya di Sumatera bagian utara sebesar Rp10,4 miliar, Sumatera bagian tengah Rp4,63 miliar, Sumatera bagian selatan Rp8,62 miliar, Jakarta Rp4,69 miliar, Jawa Tengah Rp15,9 miliar, Jawa Timur Rp8 miliar, Bali Rp7 miliar Kalimantan Timur sebesar Rp6,98 miliar dan kantor pusat Rp8 miliar.
Meskipun proses likuidasi masuk ke ranah privat, kata Ngalim, OJK masih memonitor apakah penyelesaian persoalan dilaksanakan sesuai perundang-undangan atau tidak. Jika proses likuidasi tak berjalan sesuai peraturan, OJK masih bisa memaksa BAJ untuk mempercepat proses likuidasi.
“Penyelesaian atas polis, itu penyelesaian keperdataannya, OJK tak bisa intervensi itu hak keperdataan masing-masing,” kata Ngalim.
Meski begitu, jika dilihat dari nilai aset yang lebih rendah dari liabilitasnya, Ngalim memperkirakan, penyelesaian klaim utang pemegang polis tak akan tercover 100 persen. “Tidak akan dapat 100 persen karena liabilitisnya lebih besar daripada asetnya,” pungkasnya.
