Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan peraturan mengenai teknologi finansial atau financial technology (fintech) dalam waktu dekat ini. Aturan ini nantinya bakal menjadi payung hukum bagi industri fintech yang selama ini regulasinya belum memadai.
Deputi Komisioner OJK Institute, Sukarela Batunanggar menjelaskan berbeda dengan aturan sebelumnya, aturan industri fintech ini akan mengatur hal-hal yang bersifat umum. Sedangkan, peraturan lebih rincinya, OJK mengamanatkannya kepada pelaku industri yang diwakili asosiasi untuk menyusun code of conduct atau standar operasional prosedur (SOP). Baca Juga: OJK Segera Terbitkan Aturan Main Fintech
“Kami tidak bisa atur satu per satu industri fintech karena jenis-jenisnya banyak sekali. Perkembangan industri ini juga sangat cepat sekali. Sehingga, aturan kali ini lebih bersifat umum dan kemudian SOP-nya kami serahkan kepada asosiasi dengan pengawasannya tetap berada di bawah OJK,” kata Sukarela saat dijumpai Hukumonline di Gedung OJK, Senin (4/5/2018) sore.
Meski demikian, Sukarela menuturkan peraturan baru tersebut tetap diperlukan sebagai acuan bagi pelaku industri fintech. Dia menjelaskan aturan ini lebih mengedepankan prinsip pengawasan OJK terhadap industri fintech.
Terdapat beberapa poin yang menjadi pengaturan dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) ini. Dalam aturan tersebut akan memuat definisi-definisi dari inovasi keuangan digital. Dengan adanya definisi-definisi tersebut akan menjadi acuan bagi publik mengenai batasan fintechyang diatur oleh OJK.
Selanjutnya, terdapat kewajiban perusahaan fintechmencatatkan (pendaftaran) dirinya kepada OJK sebelum mengoperasikan kegiatan usahanya. Kemudian, aturan tersebut juga memuat ketentuan tentang regulatory sandbox atau ruang uji coba produk bagi perusahaan fintech. Nantinya, masa batas waktu uji coba tersebut paling lama mencapai 12 bulan. Baca juga: Mengenal Mekanisme Regulatory Sandbox pada Industri Fintech
Untuk mengikuti program regulatory sandbox, perusahaan fintech harus mendaftarkan diri kepada regulator terlebih dahulu. Selanjutnya, perusahaan mengikuti beberapa tahap penilaian. Misalnya, penilaian kondisi internal seperti profil manajemen dan reputasi pengurus, kebaruan dan manfaat produk, pendanaan serta konsultan hukum. Selain itu, regulator menilai sisi eksternal perusahaan, seperti persaingan usaha dan perlindungan konsumen, informasi, edukasi, dan penyelesaian sengketa konsumen.