Ini Daftar Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah 2015
Utama

Ini Daftar Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah 2015

Terbanyak adalah Peraturan Menteri Perdagangan.

Oleh:
FAT
Bacaan 2 Menit
Presiden Jokowi. Foto: RES
Presiden Jokowi. Foto: RES
Merespon kondisi perekonomian yang menurun, Pemerintahan Joko Widodo meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam bentuk sejumlah peraturan. Rinciannya terdapat 19 Peraturan Pemerintah, 11 Peraturan Presiden, 2 Instruksi Presiden, 1 Peraturan Menteri ESDM, 31 Peraturan Menteri Perdagangan, 15 Peraturan Menteri Perindustrian, 6 Peraturan Menteri Keuangan, 5 Peraturan Menteri Pertanian, 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 1 Peraturan Menteri Kesehatan, 5 Peraturan Menteri Perhubungan, 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, 29 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, dan 11 Menteri Peraturan Dirjen/Lembaga/Badan.

PERATURAN PEMERINTAH
NO.TENTANGTARGET WAKTUTUJUAN
1 Kawasan Industri Oktober 2015 Kemudahan Investasi
2 Pusat Logistik Berikat Oktober 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
3 PPN Jasa Kepelabuhanan Oktober 2015 Kemudahan Investasi
4 Revisi PP 146/2000 (Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN) Oktober 2015 Kemudahan Investasi
5 Impor dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN Oktober 2015 Kemudahan Investasi
6 Pengelolaan Sumber Daya Air September 2015 Efisiensi Industri
7 Sistem Pengupahan September 2015 Efisiensi Industri
8 Peraturan Pelaksana UU 13/2010 Tentang Hortikultura Desember 2015 Kemudahan Investasi
9 Revisi PP Nomor 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Desember 2015 Kemudahan Investasi
10 Revisi PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Desember 2015 Kemudahan Investasi
11 Revisi PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT Desember 2015 Kemudahan Investasi
12 Revisi PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Desember 2015 Kemudahan Investasi
13 Revisi PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia Desember 2015 Kemudahan Investasi
14 Revisi PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPN Desember 2015 Kemudahan Investasi
15 Perubahan keempat PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Oktober 2015 Kemudahan Investasi
16 Usaha Wisata Agro Hortikultura Oktober 2015 Kemudahan Investasi
17 Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Oktober 2015 Efisiensi Industri
18 Pemasukan Ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara asal pemasukan atau zona dalam suatu negara asal pemasukan Oktober 2015 Kepastian Bahan Baku Sumber Dalam Negeri
19 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Umum Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Oktober 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
PERATURAN PRESIDEN
NO.TENTANGTARGET WAKTUTUJUAN
1 Revisi Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan / Jasa Pemerintah Oktober 2015 Kepastian Bahan Baku Sumber Dalam Negeri
2 Revisi Perpres No.79 tahun 2011 tentang kunjungan kapal wisata asing ke Indonesia September 2015 Efisiensi Industri
3 Revisi Perpres Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan September 2015 Efisiensi Industri
4 Revisi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Oktober 2015 Kemudahan Investasi
5 Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri September 2015 Kemudahan Investasi
6 Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64/2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG untuk transportasi jalan September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
7 Tatakelola Gas Bumi September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
8 Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil Oktober 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
9 kebijakan harga gas bumi tertentu dalam kegiatan usaha hulu migas September 2015 Efisiensi Industri
10 Percepatan pembangunan infratstruktur ketenagalistrikan September 2015 Kemudahan Investasi
11 Tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan darurat energi (Kisdaren) September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
INPRES
NO.TENTANGTARGET WAKTUTUJUAN
1 Inland FTA September 2015 Efisiensi Industri
2 Kebijakan Deregulasi Nasional September 2015 Efisiensi Industri
PERMEN ESDM
NO.TENTANGTARGET WAKTUTUJUAN
1 Penugasan Pertamina menyediakan solar retail kebutuhan industri di setiap SPBU September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
PERMEN PERDAGANGAN
NO.TENTANGTARGET WAKTUTUJUAN
1 Revisi Permendag No. 97/MDAG/PER/12/2014 September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
2 Revisi Permendag No. 19/MDAG/PER/3/2014 September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
3 Revisi Permendag No. 47/MDAG/PER/7/2012 September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
4 Revisi Permendag Nomor 63 Tahun 2015 jo No. 78 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
5 Revisi Permendag No 61/MDAG/PER/9/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
6 Revisi Permendag No. 54 Tahun 2015 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, (CPO), dan Produk Turunannya September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
7 Revisi Keputusan MenteriPerindustrian Dan Perdagangan No. 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
8 Revisi Permendag 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun September 2015 Kepastian Bahan Baku Sumber Dalam Negeri
9 Revisi Permendag No. 52/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
10 Revisi Permendag No. 41/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripoliphosphate (STPP) September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
11 Revisi Permendag No. 08/2012 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dan Permendag No. 28/2014 September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
12 Permendag yang menunda atau membatalkan Permendag No 45/MDAG/PER/6/2015 September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
13 Revisi Permendag No. 55 /M-DAG/PER/9/2014 September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
14 Revisi Permendag No. 4/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
15 Revisi Permendag No. 27 Tahun 2012 tentang Angka Pengenal Impor September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
16 Revisi Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan SNI Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
17 Revisi Permendag No 67/MDAG/PER/11/2013 jo Permendag No 10/MDAG/PER/1/2014 September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
18 Revisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang ketentuan impor dan ekspor beras September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
19 Revisi Permendag No. 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
20 Revisi Permendag No. 528/MPP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
21 Revisi Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2015 tentang Tekstil Dan Produk Tekstil Batik Dan Motif Batik September 2015 Efisiensi Industri
22 Revisi Permendag No. 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
23 Revisi Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
24 Revisi Permendag No. 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru September 2015 Efisiensi Industri
25 Revisi Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
26 Revisi Permendag No 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO) September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
27 Revisi Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang ketentuan impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan printer berwarna September 2015 Efisiensi Industri
28 Revisi Permendag No. 58/2012 ttg Ketentuan Impor Garam; Permenperin No. 134/2014 tentang Roadmap Garam Industri September 2015 Kepastian Bahan Baku Sumber Dalam Negeri
29 Mencabut Permendag No. 61/2004 Tentang Perdagangan Gula Antar Pulau September 2015 Kepastian Bahan Baku Sumber Dalam Negeri
30 Mencabut No. 11/MDAG/PER/3/2010 tentang ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku cakram optik kosong, dan cakram optik isi September 2015 Efisiensi Industri
31 Revisi Surat Edaran Mendag No. 1310/M-Dag/SD/12/2014 tertang Perizinan Toko Modern September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
PERMEN PERINDUSTRIAN
NO.TENTANGTARGET WAKTUTUJUAN
1 Revisi Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2014 September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
2 Revisi Permenperin No. 68/M-IND/PER/8/2014 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 03/BIM/PER/1/2014 September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
3 Pencabutan Permenperin No. 35/2015 tentang Perubahan atas Permenperin No. 87/2013 tentang Pemberlakuan SNI minyak goreng sawit secara wajib September 2015 Efisiensi Industri
4 Revisi Permenperin No. 34/M-IND/PER/4/2007 September 2015 Efisiensi Industri
5 Revisi Permenperin No. 44/M-IND/PER/4/2011 jo Permenperin No. 04/MIND/PER/1/2010 September 2015 Efisiensi Industri
6 Revisi Permenperin No. 50/M-IND/PER/6/2014 September 2015 Efisiensi Industri
7 Revisi Permenperin No. 82/M-IND/PER/8/2012; Permenperin No. 83/MIND/ PER/8/2012, dan Permenperin No. 84/MIND/PER/8/2012 September 2015 Efisiensi Industri
8 Revisi Permenperin No 40/M-IND/PER/6/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
9 Revisi Permenperin No 15/M-IND/PER/1/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 81/IAK/PER/12/2007 September 2015 Efisiensi Industri
10 Revisi Permenperin No 81/M-IND/PER/7/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 40/IAK/PER/9/2010 September 2015 Efisiensi Industri
11 Revisi Permenperin No 67/M-IND/PER/6/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 12/BIM/PER/8/2012 September 2015 Efisiensi Industri
12 Revisi Permenperin No 20/M-IND/PER/2/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 September 2015 Efisiensi Industri
13 Revisi 32 Permenperin untuk menghilangkan kewajiban rekomendasi atas impor produk yang spesifikasinya tidak sama dengan SNI wajib September 2015 Efisiensi Industri
14 Revisi Permenperin No. 18/M-IND/PER/2/2012 jo Permenperin No. 67/M-IND/PER/8/2014 September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
15 MoU antara Menaker dan Menperin untuk Integrasi pelaporan perusahaan September 2015 Efisiensi Industri
PERMEN KEUANGAN
NO.TENTANGTARGET WAKTUTUJUAN
1 Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu September 2015 Kemudahan Investasi
2 Revisi Permenkeu No. 176 tahun 2013 dan Permenkeu No. 177 tahun 2013 tentang Pembebasan dan Pengembalian KITE untuk mendukung Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan ekspor September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
3 Revisi Permenkeu Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewan Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
4 Revisi Revisi PMK No. 176/2009 dan Permenperin No. 19/2010 September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
5 Revisi PMK 153/Tahun 2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
6 Revisi Permenkeu No. 136/PMK.010/2015 September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
PERMEN PERTANIAN
NO.TENTANGTARGET WAKTUTUJUAN
1 Revisi Permentan No.2 Tahun 2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina September 2015 Kepastian Bahan Baku Sumber Dalam Negeri
2 Revisi Permentan Nomor 39/Permentan/SR.140/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
3 Revisi Permentan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Syarat, Tata Cara, dan SOP Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
4 Revisi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan September 2015 Kemudahan Investasi
5 Revisi Permentan Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia September 2015 Kepastian Bahan Baku Sumber Dalam Negeri
PERMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NO.TENTANGTARGET WAKTUTUJUAN
1 Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan September 2015 Kemudahan Investasi
2 Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014 September 2015 Kemudahan Investasi
PERMEN KESEHATAN
NO.TENTANGTARGET WAKTUTUJUAN
1 Revisi Permenkes No. 30/2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
PERMEN PERHUBUNGAN
NO.TENTANGTARGET WAKTUTUJUAN
1 Revisi Permenhub nomor 32 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
2 Revisi Permenhub No. 74/2015 jo No. 78/2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengurusan Jasa Transportasi September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
3 Revisi Permenhub Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
4 Revisi Permenhub Nomor 14 tahun 2007 tentang Peti Kemas di Jalan September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
5 Revisi Permenhub Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang tata cara dan prosedur pengenaan tarif jasa kebandarudaraan September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG
NO.TENTANGTARGET WAKTUTUJUAN
1 Revisi Permen ATR/Kep. BPN Nomor 6 Tahun 2015 September 2015 Kemudahan Investasi
2 Revisi Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan September 2015 Kemudahan Investasi
3 Revisi Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan September 2015 Kemudahan Investasi
4 Revisi Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal (Paket 3) Kemudahan Investasi
PERMEN KOPERASI DAN UKM
NO.TENTANGTARGET WAKTUTUJUAN
1 Revisi Kepmen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 36/KEP/M/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi September 2015 Efisiensi Industri
2 Revisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 145/KEP/M/1998 tentang Petunjuk Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi September 2015 Kemudahan Investasi
3 Revisi Kepmen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/KEP/M/III/1998 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Kecil September 2015 Kemudahan Investasi
4 Revisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah September 2015 Kemudahan Investasi
5 Revisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 96/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam September 2015 Kemudahan Investasi
6 Revisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 118/PER/M.KUKM/X/2004 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM September 2015 Kemudahan Investasi
7 Revisi Kepmen Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 September 2015 Kemudahan Investasi
8 Revisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 124/Kep/M.UKM/X/2004 September 2015 Kemudahan Investasi
9 Revisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 01/PER/MENEG/I/2006 September 2015 Kemudahan Investasi
10 Revisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/I/2007 September 2015 Kemudahan Investasi
11 Revisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 September 2015 Kemudahan Investasi
12 Revisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 35.3/PER/K.UKKM/X/2007 September 2015 Kemudahan Investasi
13 Revisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 39/PER/M.KUKM/XII/2007 September 2015 Kemudahan Investasi
14 Revisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/K.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi September 2015 Kemudahan Investasi
15 Revisi permen Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi September 2015 Kemudahan Investasi
16 Revisi permen Koperasi dan UKM Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam oleh Unit Simpan Pinjam September 2015 Kemudahan Investasi
17 Revisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi September 2015 Kemudahan Investasi
18 Revisi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 3/PER/M.KUKM/1/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi September 2015 Kemudahan Investasi
19 Revisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Oleh Unit Simpan Pinjam September 2015 Kemudahan Investasi
20 Revisi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi September 2015 Kemudahan Investasi
21 Revisi Permen Koperasi dan UKM No 7/Per/m.KUKM/IX/2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar September 2015 Kemudahan Investasi
22 Revisi Permen Koperasi dan UKM No 10/Per/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraaan Rapat Anggota Koperasi September 2015 Kemudahan Investasi
23 Revisi Permen Koperasi dan UKM No 04/Per/M.KUKM/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akutansi Koperasi September 2015 Kemudahan Investasi
24 Revisi Permen Koperasi dan UKM No 01/PER/M.KUKM/I/2013 tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi September 2015 Kemudahan Investasi
25 Revisi Permen Koperasi dan UKM No 11/Per/M.KUKM/XII/2013 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha September 2015 Kemudahan Investasi
26 Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil September 2015 Kemudahan Investasi
27 Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Usaha Simpan Pinjam Konvensional September 2015 Kemudahan Investasi
28 Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Usaha Simpan Pinjam Syariah September 2015 Kemudahan Investasi
29 Mencabut Permen Koperasi dan UKM Nomor 03/PER/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Linkage Program Antar Bank Umum dengan Koperasi September 2015 Kemudahan Investasi
PERATURAN DIRJEN/LEMBAGA/BADAN
NO.TENTANGTARGET WAKTUTUJUAN
1 Surat Dirjen Minerba perihal petunjuk operasional bagi dinas ESDM di Daerah yang menegaskan tidak diperlukannya IUOP dalam kegiatan cut and fill kawasan industri September 2015 Efisiensi Industri
2 Revisi Perdirjen Dagri No. 4/2015 September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
3 Revisi Revisi Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2003 jo Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan September 2015 Kemudahan Investasi
4 Revisi Perka BKPM No 3 Tahun 2012 September 2015 Kemudahan Investasi
5 Perka BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Paket 2) September 2015 Kemudahan Investasi
6 Perka BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Paket 2) September 2015 Kemudahan Investasi
7 Perka BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (Paket 2) September 2015 Kemudahan Investasi
8 Perka BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Paket 2) September 2015 Kemudahan Investasi
9 Revisi Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (Paket 2) Oktober 2015 Kemudahan Investasi
10 Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik
11 Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan Ke Dalam Wilayah Indonesia September 2015 Kelancaran Perdagangan dan Logistik

Tags:

Berita Terkait