Berdasarkan penelusuran Tim Investigasi Hukumonline, dana sebesar itu bisa keluar lantaran ada perintah dari Pak Harto. Saat menjabat Presiden, Soeharto mengeluarkan berbagai Keputusan Presiden yang menguntungkan 7 yayasan yang dipimpinnya.
Sumber Hukumonline menyatakan, dari segi hukum Keppres atau peraturan itu sah dari sisi hukum. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).
Siapa yang dapat membantah kalau Presiden memerintahkan kepada Ketua Korpri atau Pangab untuk mengeluarkan surat yang menyatakan gaji PNS/ABRI dipotong untuk membantu yayasan Dana Amal Bhakti Muslim pancasila.
Nah, masalah lain muncul karena dana itu juga lari ke perusahaan yang terafiliasi ke Cendana. Bagaimana cara uang itu keluar? "Ada yang ditandatangani oleh Pak Harto sebagai ketua yayasan, ada juga yang perintah langsung dari Pak Harto," kata sumber tadi.
Jika surat itu ditandatnani oleh Pak Harto jelas ada bukti. Namun jika itu berdasar telepon dari Pak Harto, ada kemungkinan uang itu keluar illegal oleh oknum Pengurus Yayasan. Namun yang pasti, keluarnya uang itu pasti diketahui oleh bagian keuangan yayasan.
Berkas dakwaan yang sudah dikerjakan oleh Tim Kejaksaan Agung. Berkas dakwaan itu telah dikirim ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dan mestinya berkas dakwaan itu dikirim juga ke terdakwa (Soeharto).
Dakwaan korupsi
Dari bocoran berkas dakwaan Soeharto, diketahui bahwa Soeharto diancam dengan dakwaan Pasal 1(1) sub b jo Pasal 34 sub c UU No.3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan Pasal 65 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
Bunyi Pasal 1 (1) sub b; "Dihukum karena tindak pidana korupsi adalah : barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."
Bunyi Pasal 34 sub c : " Selain ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi."
Berdasar KUHAP Pasal 65 (1) dinyatakan bahwa; "dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masinf menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
Sementara berdasar Pasal 65 (2) maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.
Dalam berkas dakwaan itu, jaksa mendapatkan bukti-bukti mengenai peraturan dan Keppres yang diduga menguntungkan yayasan Soeharto yang dipimpinnya. Bukti-bukti itu adalah:
1. Yayasan Supersemar dan Yayasan Dharmais:
- PP No.15/1976 tanggal 23 April 1976
- KMK No.333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978
2. Yayasan Dakab:
- Sumbangan BUMN dan swasta
3. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri:
Keppres No.90/1995 tanggal 30 Desember 1995
KMK N0.97 KMK 04/1996 tanggal 15 Januari 1996
- Keppres No.92/1996 tanggal 4 Desember 1996
- Keppres No.3/1996 tanggal 22 Jabuari1996
- Keppres No.21/1996 tanggal 27 Februari 1996
- Keppres No.21/1996 tanggal 27 Februari 1996
- Surat Menteri kependudukan/Ka. BKKBN No567/PD300/D.1197 tanggal 4 Maret 1997
4. Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartinah Soeharto:
- PLN, Garuda Indonesia, BNI 46, Dharma Wanita
5. Yayasan Bantuan Bea Siswa Yatim Piatu Trikora:
- Sumbangan swasta/BUMN
6. Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila:
- Surat Ketua YABMP (Soeharto) No.12/YAMP/XII/1982 tanggal 8 November 1982
- Surat Ketua Korpri No. Kep-04/Raker/1982 tanggal 27 November 1982
- SE Dirjen Anggaran SE-170/A.11/1982 tanggal 20 Desember 1982
- Surat Pangab No. B/361/P/07/11/02/Set tanggal 30 Agustus 1983
Mengalir ke Cendana
Dalam berkas dakwaan itu juga terlihat bahwa dana Yayasan Supersemar, Dharmais, Dakab, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong Kemanusiaan dan bantuan Bea Siswa Yatim Piatu Trikora. Dana dari 6 yayasan ini mengalir ke 13 perusahaan sebessar Rp1.379.303.500.184,90 dan AS$419.636.910,64.Perusahaan afiliasi Cendana (milik putra-putri Pak Harto dan orang kepercayaanya, seperti Bob Hasan) adalah:
PT Bank Duta : AS$419.593.807,19
PT Kalhold Utama : Rp3.694.870.000
PT Essam Timber : Rp2.750.000.000
PT Tanjung Redeb Hutan Tanaman Industri: Rp.6.330.000.000
Kiani Lestari dan Kiani Sakti: Rp150.000.000.000
PT Indonesia Finance and Investment Company
PT Bank Umum Nasional
PT Bank Andromeda
PT Bank Alfa
PT Purnawira Dana Pratama
PT Serambi Puri Alami
PT Iso Pratama
Sementara dana dari Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila mengalir ke tiga perusahaan. Tiga perusahaan yang mendapat guyuran dana Rp1.973.640.048 adalah:
PT Purna Wira Danu Perkasa
PT Serambi Puri Alam
PT Iso Pratama
Total dana yang mengalir ke Cendana dari yayasan adalah Rp 4.864.269.498.544,9. Jumlah ini merupakan total dari seluruh dana yang keluar dari yayasan. Jumlah ini termasuk dana dalam bentuk dollar (dengan nilai kurs sekarang AS$1 sama dengan Rp.8.300).
Berkas dakwaan inilah yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2000. Akankah Soeharto lolos dari dakwaan Jaksa?
















