“Jadi, Sarpin itu nekat benar,” tambah Bagir.
Bagir menambahkan bahwa Sarpin sudah memasuki materi perkara dengan menyatakan dalam putusan itu. “Dia tidak bicara prosedur tetapi dia masuk subtansi, bahwa penyidikan BG tidak sah itu sudah subtansi bukan prosedur. Yang dia katakan bahwa menetapkan sebagai tersangka tindak pidana itu salah. Karena menurut dia BG tidak melakukan tindak pidana. Dia menyimpang dari semestinya,” ujarnya.
Sedangkan, mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Laica Marzuki berkomentar lebih halus. Ia mengimbau agar semua pihak, termasuk penggiat anti korupsi, untuk menghormati putusan hakim Sarpin. “Penggiat anti korupsi jangan terburu-buru. Pemikiran seseorang tidak boleh dipasung. Biarlah ini berjalan sesuai sebagaimana mestinya,” jelas Laica.
“Hakim Sarpin jangan dihajar, biarkan dia mengembangkan pendapatnya. Saya ada yang tidak setuju dengan pertimbangannya. Tetapi ini menyangkut keyakinan hakim, biarlah dimana dipandang tepat mewakili kesadaran hukum. Jadi bagi saya termasuk tidak sependapat kalau kita minta MA mengeluarkan PERMA untuk mengatur hal ini. Jadi putusan Sarpin itu dia bertujuan suatu perlindungan hukum,” tambahnya.
Laica menjelaskan hakim Sarpin dalam putusannya melintasi batas Pasal 77 KUHAP. Namun, ia menilai hakim tidak boleh jadi terompet undang-undang saja, tetapi mesti kreatif. Ia menilai hakim Sarpin mencoba mengembangkan hukum dengan mengabulkan permohonan praperadilan BG itu.
















