Lagi-lagi, Harjono menegaskan, tak ada kedekatan khusus antara dirinya dengan PDIP. Bahkan, ia menjelaskan bahwa PDIP pernah menjadi salah satu partai yang bereaksi keras dari usulan Harjono dalam perubahan UUD 1945. “Atas sikap itu sebenarnya banyak orang PDIP tidak suka terhadap saya,” katanya.
Lapor LHKPN
Persoalan lain yang terungkap dalam sesi wawancara itu adalah mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Ketua Pansel Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, laporan LHKPN Harjono terakhir ke KPK tercatat pada tahun 2002 silam. Padahal, setelah tahun itu Harjono sempat terpilih menjadi hakim konstitusi. “Ada alasan tertentu?” tanyanya.
Harjono pun menjawab, tidak dilaporkannya LHKPN tersebut bukan karena takut. Melainkan karena ketidakcermatan dirinya saat itu. “Saya hanya malas saja,” ujar Harjono.
Ia menjelaskan, dari LHKPN tahun 2002 tersebut, hingga kini hartanya mengalami peningkatan. Menurutnya, dari masa kerja dirinya selama lima tahun sebagai hakim konstitusi, sisa jumlah rekening sebesar Rp200 juta. Selain itu, dirinya juga membeli sebuah mobil Honda CRV dengan cara mengangsur yang uangnya berasal dari tunjangan sebagai pejabat tinggi negara.
Selain itu, Harjono juga membeli dua mobil, yakni Toyota Innova dan toyota Camry. Kedua mobil tersebut pun disewakan oleh Harjono. Uang sewanya ditujukan untuk biaya kuliah anaknya. “Anak kuliah ambil duit dari rental. Akhirnya Camry tidak laku lagi (disewakan, red),” katanya.
Fikri mengingatkan, jika Harjono terpilih sebagai Komisioner KY, maka pelaporan LHKPN ke KPK wajib dilakukan. “LHKPN yang belum sempat terisi itu menjadi satu catatan untuk menunjukkan tingkat compliance,” katanya.
Mengenai hal ini, Harjono pun menyanggupinya. Bahkan, ia tidak keberatan jika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan jumlah rekening dirinya. “One account, one resources, silahkan dibuka,” pungkasnya.
















