“Saya telah diserang secara jahat melalui pemberitaan media cetak dan elektronik secara sepihak dan tendensius, seolah-olah saya menjadi penjahat. Padahal, faktanya tidak demikian,” ucap Ketua DPR Setya Novanto dalam pembelaan di persidangan tertutup Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), di Gedung DPR, Senin (7/12).
Beragam bantahan Setnov terhadap tudingan pengadu Menteri ESDM Sudirman Said dan saksi Presdir PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoedin diluapkan dalam nota pembelaan sebanyak 12 lembar. Legal standing pengadu menjadi hal yang disoroti Setnov. Begitu pula dengan keterangan pengadu Menteri ESDM Sudirman Said dan Presdir PTFI Maroef Sjamsoedin yang dinilai tidak sesuai fakta.
“Bahwa faktanya saudara pengadu Sudirman Said bertindak selaku Menteri ESDM, bukan kapasitasnya selaku pribadi, oleh karena itu pengaduan ini harus ditolak,” ujar Setnov dalam berkas nota pembelaanya yang diperoleh hukumonline, Senin (7/12).
Menurut Setnov, Pasal 5 ayat (1) Peraturan DPR No.2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD telah menentukan secara limitatif pihak yang diberi hak mengadukan anggota atau pimpinan DPR. Sudirman Said dinilai tidak memiliki legal standing dalam mengajukan pengaduan terhadap anggota DPR ke MKD.
Dengan kata lain, kata Setnov, tidak dimungkinkan diberi ruang pengaduan kepada MKD dilakukan oleh seorang menteri. Ia menilai bila Menteri ESDM memiliki persoalan sejatinya dapat diutarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara berkala. Menurutnya, legal standing penting dipersoalkan untuk menghindari preseden kalau menteri dan pemerintah dapat mengadukan anggota dewan ke MKD bila merasa tidak senang terhadap anggota dewan. “Bukan dengan cara menyampaikan pengaduan kepada MKD,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu membantah seluruh tudingan Sudirman. Misalnya, Setnov menegaskan tak pernah memanggil Presdir PTFI Maroef Sjamsoedin. Sebaliknya, Maroef Sjamsoedin meminta bertemu Setnov dikantornya di Gedung Nusantara III DPR. Selain itu, Setnov menepis tak pernah menjanjikan penyelesaikan kontrak PTFI dengan pemerintah. Bahkan, tak pernah meminta saham dari PTFI untuk diberikan ke Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
“Saya dengan tegas menyatakan bahwa saya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti yang dituduhkan oleh saudara pengadu Sudirman Said selaku Menteri ESDM. Fakta bahwa saya Setya Novanto tidak pernah meminta saham PT Freeport Indonesia kepada saudara Maroef Sjamsoedin jelas telah diakui sendiri oleh saudara Maroef Syamsoedin dalam kesaksiannya di muka persidangan MKD yang terhormat ini,” ujarnya.
Meski dalam rapat internal MKD telah rampung persoalan legalitas rekaman, Setnov justru kembali mempersoalkan. Setnov menilai rekaman percakapan antara dirinya dengan pengusaha Muhammad Riza Chalid dan Maroef Sjamsoedin adalah ilegal. Menurutnya, rekaman tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, bahkan bertentangan dengan perundangan.
Berbagai lembaga penegak hukum diberikan kewenangan melakukan perekaman dan penyadapan merujuk pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Maroef Sajamsoedin, menurut Setnov, bukanlah aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh UU melakukan perekaman dan penyadapan pembicaraan pejabat negara. Itulah sebabnya, Setnov menilai tindakan perekaman yang dilakukan Maroef dinilai melanggar aturan.
“Tindakan saudara Maroef Sjamsoedin yang melakukan perekaman/penyadapan adalah tindakan kriminal, sangat jahat dan sangat tidak beretika,” katanya.
Selain itu, ia menilai keterangan Sudirman Said dan Maroef Sjamsoedin selaku pengadu dan saksi di persidangan MKD adalah palsu. Pasalnya, keterangan Sudirman tidak sesuai dengan fakta. Sebab, Sudirman memberikan keterangan berdasarkan pihak ketiga. Dengan kata lain, kata Setnov, Sudirman telah mencemarkan nama baiknya. “Dengan mengatakan saya telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dan meminta saham kepada PT Freeport Indonesia tanpa bukti sama sekali,” katanya.
Di ujung pledoinya, Setnov menegaskan tak akan memberikan klarifikasi terhadap berbagai bentuk pernyataan yang didasarkan pada rekaman yang dinilai ilegal tersebut. Sebaliknya, kata Setnov, bila rekaman tersebut legal secara hukum, maka ia akan memberikan jawaban atas semua pertanyaan anggota MKD. “Dengan ini saya nyatakan tidak dapat memberikan komentar dalam bentuk apapun, sekali lagi mohon maaf,” tandasnya.
Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan, selama 4 jam Setnov menjalani pemeriksaan untuk dimintakan keterangan. Sayangnya, Setnov memberikan keterangan secara tertulis, meski terdapat tanya jawab. Namun, Junimart menyesalkan Setnov yang enggan memberikan jawaban terkait dengan rekaman. “Itu hak beliau sebagai teradu untuk tidak menjawab,” katanya.
Anggota MKD Akbar Faisal menghargai Setnov meski tak menjawab semua pertanyaan. Menurutnya, anggota MKD tak dapat memaksa Setnov untuk menjawab semua pertanyaan. Apalagi, Setnov telah menegaskan emoh menjawab jika merujuk pada rekaman yang dinilainya ilegal. “Yang pasti, saudara teradu membantah semua tuduhan-tuduhan atau laporan termasuk isi rekaman yang menjadi dasar bagi MKD untuk menyidangkan kasus ini,” ujarnya.
Alasan sidang tertutup
Junimart berpandangan alasan dilakukan persidangan tertutup lantaran terjadi perdebatan. Dalam persidangan Junimart bersama beberapa orang anggota MKD meminta dilakukan persidangan secara terbuka. Namun, Setnov di awal persidangan mengaku keberatan dengan persidangan terbuka. Menurutnya, MKD tak berwenang memaksa teradu. Pasalnya, teradu memiliki hak untuk tidak menjawab.
“Alasan beliau (Setnov, red) menyangkut hal-hal yang sifatnya sangat rahasia. Kami menawarkan agar terjadi persamaan yang sama di mata hukum dibuka saja. Tetapi beliau berkeberatan dengan alasan yang sama,” ujarnya.
Untuk sidang MKD kali ini, Junimart sendiri tidak memimpin persidangan, melainkan Wakil Ketua MKD lainnya yakni Kahar Muzakir yang notabene kolega separtai Setnov di Golkar. Menurutnya, saat terjadi perdebatan panjang, Kahar mengetuk palu sidang pertanda persidangan digelar tertutup. “Saya berkeberatan Pak Kahar jadi pimpinan sidang tadi. Karena menurut saya conflict if interest. Tetapi keputusan dalam rapat pimpinan berkata lain, saya tidak bisa berbicara apa-apa,” ujarnya.
Anggota Komisi III itu menegaskan lembaganya tak ‘masuk angin’. Sebaliknya, MKD kata Junimart, bekerja sesuai dengan hati nurani dan tata beracara. “Tolong percaya kepada kami dan kalau memang masih ada argumen,” tandas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
