“Ada tiga solusi untuk bisa menambah volume,” kata Chatib di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu (3/9).
Solusi pertama adalah, pemerintah bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) terkait penambahan jumlah kuota BBM. Kedua, merevisi pasal terkait jumlah kuota subsidi BBM. Pintu masuk revisi terdapat pada Pasal 34 UU No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014.
Pasal 34 UU No. 12 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah dan DPR dapat melakukan penyesuaian APBN apabila terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN 2014. Selain itu, penyesuaian dapat dilakukan apabila terdapatnya perubahan pokok-pokok fiskal, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan keadaan yang menyebabkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.
Cara ketiga, lanjut Chatib terdapat pada Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat, pemerintah dengan persetujuan DPR dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun 2014. “Subsidi dibayar setelah diaudit, disebut dengan carry over,” katanya.
Dalam Pasal 35 juga disebutkan bahwa penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya. Selain melalui SAL, pemerintah dengan persetujuan DPR juga bisa melakukan penambahan utang yang berasal dari pinjaman siaga dari kreditur bilateral dan multilateral dan atau penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Penarikan pinjaman siaga dari kreditur bilateral dan multilateral oleh pemerintah ini dilakukan dalam keadaan darurat sebagai alternatif sumber pembiayaan jika kondisi pasar tidak mendukung penerbitan SBN. Biaya yang timbul akibat pengadaan pinjaman siaga tersebut merupakan bagian pembayaran bunga utang.
Terpisah, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono, yakin bahwa jumlah kuota BBM subsidi tahun 2014 akan melampaui angka 46 juta kiloliter. Atas dasar itu, ia mengusulkan agar kenaikan harga BBM dapat segera dilakukan oleh pemerintah.
“Saya yakin kuota BBM bersubsidi tahun ini akan terlampaui. Jadi, mau tidak mau harga BBM harus dinaikkan,” kata Tony.
Ia percaya kenaikan harga BBM tersebut juga berdampak positif bagi Indonesia. Menurutnya, jika harga BBM dinaikkan, maka akan ada ruang fiskal atau ruang gerak stimulus dari APBN. Sehingga, APBN bisa mendorong perekonomian melalui pembangunan infrastruktur dan pengeluaran lain yang lebih produktif. Hal ini bisa menstimulus timbulnya sentimen positif dari para investor asing dan memperkuat rupiah.
















