Ini yang Mempengaruhi Perkembangan Wakaf di Indonesia
Berita

Ini yang Mempengaruhi Perkembangan Wakaf di Indonesia

Adanya distorsi politik dan minimnya literasi masyarakat mengenai wakaf.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 4 Menit
Ilustrasi: HOL
Ilustrasi: HOL

Akhir Januari lalu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta. Wapres Ma’ruf Amin, selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengatakan GNWU salah satu program pengembangan ekonomi syariah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional.

Peluncuran program GNWU ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Banyak pihak yang mempertanyakan langkah pemerintah untuk mengelola dana wakaf. Hal ini pun kemudian menimbulkan persoalan baru di tengah publik.

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh menilai kegaduhan yang muncul saat pemerintah meresmikan GNWU adalah karena adanya distorsi politik dan minimnya literasi masyarakat mengenai wakaf. Dua faktor ini, lanjutnya, membentuk stigma negatif di publik sehingga menghambat orang-orang untuk berwakaf.

“Hebohnya itu karena ada distorsi politik dan rendahnya literasi wakaf di Indonesia. Saya doakan jangan sampai gara-gara beda pandangan politik wakaf itu jadi terhambat,” kata Mohammad Nuh dalam sebuah diskusi secara daring, Selasa (9/2).

Mohammad Nuh menjelaskan beberapa konsep sumber dana sosial di Islam. Ada zakat yang sifatnya wajib, syaratnya nisab, sifat harta langsung dibagi, dan ada delapan jenis penerima zakat. Kemudian ada infak/sedekah yang sifatnya sunnah, tanpa syarat, sifat harta yang langsung habis atau bisa diinvestasi, dan penerima infak/sedekah fleksibel. Dan ada wakaf yang juga bersifat sunnah, tanpa syarat, sifat harta fleskibel atau kekal, dan penerima manfaat bersifat fleksibel atau sesuai akad.

Sehingga harta wakaf boleh diinvestasikan dan dikelola guna menghasilkan pertambahan nilai. Di sisi lain induk harta dari wakaf tidak boleh hilang, maka diperlukan pengelolaan yang ekstra hati-hati. Hal ini mengingat prinsip dasar wakaf adalah menjaga (menahan) pokok harta wakaf

“Misalnya ada yang wakaf berupa kambing, kambing itu tidak boleh dibagi-bagi langsung. Tapi diternak dulu, lalu hasilnya dibagi-bagi. Wakaf uang harus dikelola dengan super ekstra hati-hati karena induk wakaf itu bisa hilang. Ini menjadi prinsip dasar,” imbuhnya.

Mengingat kemajuan teknologi, Mohammad Nuh juga menilai pengelolaan harta wakaf perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan menggunakan teknologi digital, wakaf menjadi sangat mudah dalam penunaian wakaf uang. Selain itu pengelolaan wakaf juga bisa diinvestasikan ke dalam bentuk sukuk atau lainnya. (Baca: GNWU Resmi Diluncurkan, Memahami Hakikat Wakaf Uang)

Definisi wakaf secara syariat Islam, menahan benda sedekah yang pokok untuk diambil manfaat atau hasilnya bagi kepentingan masyarakat banyak. Wakaf dalam perkembangannya tak melulu hanya harta tidak bergerak (tanah dan bangunan). Wakaf dalam perkembangannya dapat dilakukan dengan menggunakan uang. Sebab, filosofi wakaf dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) diarahkan pada pengelolaan aset produktif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Definisi wakaf dalam UU Wakaf disebutkan, “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif – pihak yang mewakafkan harta bendanya - untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Pengelola wakaf (nadzir) tidak diperbolehkan memanfaatkan uang wakaf secara langsung. Namun, yang dapat dimanfaatkan hasil dari pengelolaan wakaf tersebut. Wakaf bertujuan memberi manfaat harta yang diwakafkan yang pengelolaannya kepada orang yang berhak sesuai syariat Islam. Hal ini seperti tertuang dalam Pasal 5 UU Wakaf yang menyebutkan, Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Penyaluran Belum Efisien

Sementara, ekonom CORE Indonesia, Ebi Junaidi mengatakan bahwa pada dasarnya wakaf diperlukan dan disalurkan untuk memajukan masyarakat muslim. Namun sejauh ini penyaluran tersebut belum efisien, sehingga masih banyak masyarakat muslim yang terbelakang.

Di satu sisi potensi penerimaan wakaf cukup besar yakni mencapai Rp180 triliun, namun terjadi gap yang cukup besar di lapangan. Dengan adanya GNWU diharapkan bisa mempermudah penyaluran dan memberikan kemudahan kepada pihak lainnya, tidak hanya perbankan syariah.

“Wakaf itu syaratnya agar masyarakat muslim maju. Kalau tidak ada efisiensi wakaf, maka muslim akan terbelakang. Ini penting karena selama ini Indonesia terlalu terkonsentrasi dengan keuangan Syariah, wakaf tidak,” jelasnya pada acara yang sama.

Ebi juga menilai bahwa situasi Covid-19 bisa menjadi momentum dalam penyaluran wakaf yang bersifat sosial produktif dan terintegrasi. Hasil wakaf bisa digunakan untuk pembangunan RS, atau memberikan kredit yang murah dan ekonomi syariah dengan berbagi hasil.

Namun menurutnya, pengelolaan wakaf yang paling baik dilakukan pada sektor riil, ketimbang sektor perbankan misalnya deposito. Karena sektor riil dapat memberikan multiplayer attack dari pengelolaan dana wakaf yang cukup besar.

“Wakaf kepada sektor riil, karena sektor riil memberikan multiplayer attack dari dana wakaf yang besar sekali, kalau bisa dapat wakaf sebesar Rp180 triliun  bagaimana multiplayer effect dibanding ditaruh sektor finance,” jelasnya.

Untuk melakukan pengelolaan wakaf, kepercayaan adalah kunci utama. Merasakan manfaat dari wakaf menjadi salah satu kunci kepercayaan, ditambah dengan pengelolaan dana wakaf yang transparan dan akuntabel, dan independensi.

“Soal independensi yang menjadi catatan, dalam mengelola wakaf sebesar Rp180 triliun dibutuhkan ekosistem regulator sosial finance, semacam OJK dan BI. Sehingga BWI hanya berkonsentrasi ke sisi regulator, tidak disibukkan dengan kegiatan mengumpulkan dana wakaf,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait