Belum juga berusia sehari, Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut menuai kritik. Publik menduga Inpres ini adalah produk hukum ramah pengusaha dan jauh dari tujuan penyelamatan hutan.
Peneliti ICEL, Giorgio ketika dihubungi, Jumat (20/5) menyatakan, “Ditinjau konteks agenda penyelamatan hutan, produk hukum ini tidak maksimal.”
Menurutnya, Inpres ini banyak memiliki celah untuk menambah kerusakan hutan. Dia menguraikan, Inpres menyatakan moratorium diberlakukan pada hutan primer dan hutan gambut. Padahal, ada 12 juta hektare (ha) lahan gambut berada di kawasan hutan sekunder.
Dia juga menduga, karena belum mendapat penjelasan tentang peta indikatif dalam lampiran Inpres, moratorium juga melingkupi taman nasional. Padahal, tanpa moratorium, taman nasional memang sudah dilindungi.
Pria yang akrab disapa Jojo ini mengkritik perintah Presiden pada Menteri Kehutanan dalam Inpres. Secara khusus Menhut diharuskan menunda penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang ada di hutan konservasi. “Ini aneh, seharusnya tidak ada izin pemanfaatan hutan konservasi,” ungkapnya.
Jojo juga menyayangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Pertanian tidak termasuk instansi yang diberi peran. Pasalnya, pada 19 Mei 2011 atau sehari sebelumnya, keluar Peraturan Presiden No.28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah.
Publik, ujar Jojo, dibuat bingung dengan terbitnya dua peraturan yang hampir sama. “Mana yang diacu?” tanyanya.
Teguh Surya, Kepala Departemen Hubungan Internasional dan Keadilan Iklim Walhi mengkritisi kebijakan ini tidak mengatur tegas tentang review izin dan penegakan hukum. “Keduanya inti dari pelaksanaan moratorium karena penundaan izin tidak cukup dan tidak bisa menyelamatkan hutan alam Indonesia,” nilainya.
Dia juga mengkritik, kebijakan moratorium seharusnya bukan diatur dalam Inpres. Tapi dalam bentuk undang-undang, atau setidaknya peraturan presiden (Perpres). Menurutnya, Inpres merupakan instruksi presiden selaku atasan pada kepala lembaga di bawahnya yang bersifat individual, konkrit, dan final. Sehingga, menurut UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan (wetgeving) atau (beleidsregel, pseudo-wetgeving).
Padahal, moratorium hutan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan melibatkan banyak pelaku, selayaknya diatur dalam kebijakan yang bersifat mengatur dan berlaku umum. “Seperti undang-undang atau Perpres, bukan Inpres,” tegas Teguh.
Menurut Teguh, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengenal istilah hutan primer. Itu hanya istilah teknis guna semata, sehingga Inpres tersebut tidak jelas peraturan perundangan mana yang diacu.
Adanya poin pengecualian yang diatur dalam dictum kedua, membuka celah pemanfaatan hutan primer dan hutan gambut dengan alasan-alasan tersebut. Ini, sebutnya, berlawanan dengan UU Kehutanan, terutama bagian menimbang, yang berbunyi bahwa hutan harus dijaga kelesatariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, Peta Indikatif Penundaan Izin Baru tidak dapat dijadikan acuan. Menurut Teguh, itu dikarenakan skala yang digunakan 1:19 juta. Serta tidak ada data acuan, yang dikhawatirkan hanya memunculkan kekisruhan di lapangan karena banyak klaim dari beberapa pihak.
Belum lagi, sebut Teguh, Inpres tidak akan efektif. Mengingat, hanya membatasi moratorium selama dua tahun sejak diundangkan. Padahal, tata kelola kehutanan masih menyimpan segudang persoalan seperti korupsi, minim transparansi, dan tingginya arogansi masing-masing instansi.
Masyarakat sipil menjanjikan untuk memberikan kejutan bagi pemerintah yang melahirkan Inpres ini. “Kami pastikan, ini langkah pertama kali yang dilakukan masyarakat sipil pada pemerintah terkait upaya pelestarian lingkungan,” papar Jojo.
