Sidang permohonan praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah kian seru. Di tengah upaya pemohon dan Kejaksaan mempertahankan argumen masing-masing, tiba-tiba muncul pihak ketiga yang ingin melibatkan diri dalam perkara.
Dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Selasa (15/12), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, disingkat MAKI, maju sebagai pemohon intervensi. Lembaga ini memasukkan intervensi baik terhadap permohonan praperadilan yang diwakili Eggi Sudjana maupun permohonan Komunitas Advokat dan Masyarakat Hukum. Boyamin Saiman, Direktur lembaga tersebut, kini berada di ‘kubu’ Kejaksaan. MAKI berpendapat SKPP yang dikeluarkan Kejaksaan sudah sesuai dengan koridor hukum. Sikap ini berbeda dengan langkah yang ditempuh MAKI selama ini dengan ‘menggugat’ kebijakan Kejaksaaan lewat praperadilan.
Senada dengan argumen Kejaksaan, SKPP perkara Bibit dan Chandra sudah sesuai Undang-Undang. Perbuatan yang disangkakan kepada dua pimpinan KPK itu dinilai Boyamin tidak berdasar karena juga dilakukan pimpinan KPK sebelumnya. Plus, suasana kebatinan masyarakat jelas mendukung langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dan para pimpinannya. Oleh karena itu, kata Boyamin, perkara Bibit dan Chandra memang tidak layak diteruskan ke pengadilan. Tidak hanya menganggap penerbitan SKPP sah secara yuridis, MAKI malah meminta agar Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum alias seponering—bukan deponering seperti selama ini ditulis.
Hakim tunggal, Kusno, memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon mengajukan tanggapan lisan terhadap kehadiran dan argumentasi pemohon intervensi. Kesempatan itu langsung dipakai kuasa hukum para pemohon dan termohon untuk menolak kehadiran MAKI.”Permohonan intervensi tidak dikenal dalam praperadilan,” tegas Farhat Abbas, pengacara pemohon.
Selain menyanggah argumentasi yang dibangun MAKI, Farhat menganggap kehadiran lembaga swadaya masyarakat itu untuk intervensi perkara SKPP tidak tepat. Terlebih soal seponering yang bukan wewenang pengadilan. Karena itu, ia meminta majelis menolak. “Agar majelis hakim menyatakan tidak sah,” ujarnya.
Ferry Amahorseya, pengacara pada perkara permohonan praperadilan kedua, sependapat dengan farhat. Ia malah mempertanyakan dasar hukum yang bisa dijadikan rujukan untuk mengakomodir intervensi terhadap praperadilan. “Dasar hukumnya mana,” ujarnya.
Dengan nada tegas Ferry mengkhawatirkan jika intervensi diperbolehkan dalam praperadilan, malah akan merusak sistim hukum acara yang sudah ada. Kalaupun mau mendukung atau menolak SKPP, saran Ferry, sebaiknya MAKI mendaftarkan sendiri perkaranya ke panitera, bukan dengan mendompleng permohonan praperadilan. “Akan merusak sistim hukum dan menjadi preseden buruk,” ujarnya.
