Advokat lainnya di persidangan Petrus Balapattiyona mempersilahkan siapapun pihak berkepentingan menggunakan legal standing untuk mendaftarkan praperadilan. Namun jika PN Jaksel menerima MAKI sebagai pemohon intervensi, bukan tidak mungkin akan merusak sistim peradilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. “Ini akan menjadi preseden buruk. Kami minta putusan sela agar menolak,” tegasnya.
Pihak termohon melalui Wisnu Baroto, berterimakasih atas kepedulian MAKI terhadap penerbitan SKPP. Namun, termohon sepakat dengan pemohon. Menurutnya, dalam praperadilan sudah diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Selain mengatur praperadilan, KUHAP tidak mengenal pihak ketiga sebagai pemohon intervensi. “Kami keberatan adanya intervensi ini,” ujarnya.
Lantaran kedua belah pihak telah menanggapi atas pemohon intervensi, maka sikap hakim adalah menjatuhkan putusan sela. “Hakim akan menjatuhkan putusan sela apakah diterima atau tidak pihak intervensi ini,” pungkas Kusno.
