Advokat senior Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Denny Kailimang mendesak agar Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Munas PERADI) 2015 diselenggarakan dengan sistem “one man one vote” (satu advokat, satu suara), bukan dengan sistem perwakilan.
Denny mengatakan keputusan sistem “one man one vote” ini sudah disepakati pada Munas 2010 lalu di Pontianak, Kalimantan Barat. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawasan PERADI ini mengaku sudah mengirim surat ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI untuk memberikan berita acara hasil munas Pontianak itu.
Bila sistem “one man one vote” tidak digunakan, Denny bahkan mengusulkan agar AAI yang beranggotakan delapan ribu advokat segera menggelar Munas PERADI sendiri. “AAI bisa bikin Munas PERADI sendiri,” ujarnya ketika tampil di podium Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) AAI di Bandung, Kamis (29/1) lalu.
“Kita ada delapan ribu (anggota,-red) kok. Munas PERADI harus sesuai dengan hasil Munas Pontianak. Bila tidak, kita harus gunakan kekuatan sendiri. Setuju?” ujarnya yang dijawab setuju oleh para pengurus AAI di tingkat pusat maupun daerah.
Sebagai informasi, AAI merupakan salah satu organisasi advokat pendiri PERADI dengan massa advokat yang cukup besar. Jumlahnya dinilai hampir sama besar dengan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang juga ikut mendirikan PERADI. Saat ini, PERADI dipimpin oleh Otto Hasibuan yang berasal dari IKADIN.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) AAI Jhonson Pandjaitan pun mengaku siap bila opsi AAI menyelenggarakan Munas PERADI sendiri bila ‘one man one vote’ tidak diterapkan. Dalam Rapimnas AAI ini, para pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI di daerah yang dipimpin oleh advokat dari AAI segera meminta notulensi hasil Munas Pontianak itu ke DPN PERADI.
Lalu, bagaimana tanggapan Humphrey Djemat, Ketua Umum AAI yang secara resmi diusung sebagai calon Ketua Umum DPN PERADI oleh AAI?