Pricing Policy untuk Migas Belum Jelas
Berita

Pricing Policy untuk Migas Belum Jelas

Kebijakan migas yang tidak berpihak pada rakyat dituding sebagai penyebab kenaikan TDL.

Hukumonline News
Hukumonline News
Tif
Bacaan 2 Menit

 

Hal senada disampaikan anggota Komisi VII DPR Ami Taher. Politisi dari F-PKS ini menyatakan bahwa DPR akan mendesak agar Pemerintah prioritas pada kebutuhan dalam negeri, tidak hanya untuk ekspor. Menurut ia, Indonesia menjual terlalu murah ke luar negeri.

 

Kita bisa lihat contoh ketimpangan kebijakan migas ini di NAD. Rakyat NAD dan pimpinan pabrik pupuk PIM menemui kami karena melihat gas diambil dari bumi mereka tapi pasokan gas mereka sulit dipenuhi pemerintah, kata Ami.

 

Nengah menilai industri perlu diperhatikan. Selama ini, lanjut ia, tarif yang selalu dilindungi adalah tarif sosial dan tarif rumah tangga. Padahal, kata Nengah, sebanyak 77 persen rakyat Indonesia merupakan orang miskin dan rasio kelistrikan hanya 53 persen, artinya 47 persen masyarakat belum pakai listrik.

 

Jadi, masyarakat yang makan nasi aking tidak pakai listrik dan tidak secara langsung mendapat pengaruh kenaikan TDL. Bahwa akan ada multiplier effect itu pasti. Kalau kita bicara atas nama rakyat maka rakyat yang belum pakai listrik yang harus dipikirkan, kata Nengah.

 

GM Distribusi Jawa Barat dan Banten PT PLN Murtaqi menjelaskan bahwa perhatian PLN adalah listrik harus tetap menyala. Hal ini penting untuk kesejahteraan masyarakat dan landasan pertumbuhan ekonomi. Ia menambahkan bahwa TDL merupakan domain pengambilan keputusan publik oleh Pemerintah dan PLN tidak pada posisi menaikkan TDL. Sekarang Pemerintah sedang bahas itu bersama DPR. Dari hasil pembahasan DPR disepakati perlu ada audit PLN dan dilakukan BPK. tiap tahun BPK sudah audit PLN, termasuk audit efisiensinya. Karena jika terjadi efisiensi harus ditindaklanjuti PLN. Sebaiknya kita tunggu saja hasil audit BPK ini.

 

Hendri Saparini dari Econit menilai bahwa jika TDL dinaikkan, sudah pasti akan terjadi PHK. Yang harus diperhitungkan, lanjut ia, adalah industrial base yang mengecil yang tidak bisa dikembalikan dalam jangka pendek. Ia menjelaskan bahwa sekali ada yang tutup seperti industri cor logam, maka investor tidak akan mudah kembali.

 

Ini sesuatu yang harus diperhitungkan, tidak hanya sekarang ini cost untuk TDL berapa. Tapi juga secara nasional apa kira-kira biaya nasional yang harus ditanggung, kata Hendri.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info