Stadium generale
Kuliah umum Mr Utrecht di FH Unhas pada 3 Maret 1956 beranjak pada pertanyaan: apakah perubahan hukum pidana materiil penting, dan bagaimana seharusnya sifat hukum pidana (materiil) Indonesia pasca Perang Dunia II? Seiring kemerdekaan banyak negara setelah PD II ada upaya menyusun hukum nasional. Hukum berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.
Hukum pidana merupakan salah satu yang banyak menarik perhatian. Hukum pidana Indonesia adalah warisan kolonial. Sanksi-sanksi bisa bersifat biasa saja, tetapi hukum pidana materiil umumnya memuat sanksi istimewa.
Menurut Utrecht, hukum pidana tidak mungkin lepas dari hukum lain, terutama hukum privat. Hukum pidana tidak bisa berdiri sendiri. “Sifat hukum pidana bergantung pada sifat hukum lain, yaitu bergantung pada terutama sifat hukum privat,” tulisanya.
Hukum pidana memang penting. Namun pertanyaan dasarnya bukan penting tidaknya hukum pidana, melainkan pada sifat hukuman dan perbuatan manusia mana yang memerlukan suatu hukuman (sanksi istimewa). Dalam konteks ini kita mengenal asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana.
Utrecht termasuk salah seorang sarjana yang mengkritik penggunaan asas ini untuk semua jenis tindak pidana. Baginya, asas ini berasal dari puncak keemasan paham yang mengagungkan sifat individualistis. Asas ini bisa dengan kuat menghukum pelaku kejahatan terhadap aset personal. Sebaliknya kurang melindungi kepentingan kolektif. “Asas nullum delictum ini menjadi halangan bagi hakim pidana menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang walaupun tidak ‘straftbaar’ tetapi masih juga ‘strafwaardig’,” ujarnya.
Utrecht mengusulkan agar asas nullum delictum ditinggalkan saja untuk delik-delik yang dilakukan terhadap kolektivitet (masyarakat). Ia sadar gagasan ini –jika diterima—akan membawa perubahan esensial pada hukum pidana materiil. Apalagi pembagian delik atas delik individu dan delik kolektif tak dikenal dalam hukum pidana Indonesia saat itu. Negara yang memberlakukannya adalah Uni Sovyet (1932). Di negara ini, masyarakat sangat menghargai aset-aset kepunyaan publik (publieke eigendom), bahkan bisa memperkuat perasaan persatuan (gemeenschapsgevoel). Seharusnya sanksi atas kejahatan terhadap aset kolektif lebih berat dibanding kejahatan terhadap aset individu.
Menurut Utrecht, asas nullum delictum cenderung meniadakan berlakunya hukum adat. Sebab, berdasarkan asas ini, hanya tindak pidana yang disebut dalam undang-undang (tertulis) yang bisa dihukum. Hakim tak bisa menghukum seseorang berdasarkan hukum tidak tertulis kalau semata merujuk pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Utrecht berpandandangan ‘pengakuan berlakunya suatu hukum pidana yang tidak tertulis –seperti dalam hukum adat—bukanlah berarti suatu kemunduran.
