Pada bagian lain stadium generale, Utrecht mengkhawatirkan jika tetap memaksakan asas nullum delictum banyak pelaku ekonomi dan pers yang tidak akan bisa dijerat hukum positif. Dalam perekonomian yang berkembang, hukum tertulis acapkali tak bisa mengikuti perkembangan modus kejahatan. White-collar crime begitu maju sehingga hukum sering ketinggalan.
Utrecht percaya bahwa bukan kemiskinan yang menimbulkan atau meningkatkan angka kriminalitas terhadap kekayaan. Penyebabnya justru demonstrasi kekayaan yang terlalu mencolok mata. Mempertontonkan kesenjangan kekayaan di depan orang miskin tak sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi, yakni melenyapkan sebanyak-banyaknya perbedaan kemakmuran (welvaarts-verschil).
Kejahatan terhadap perekonomian nasional harus ditopang oleh hukuman-hukuman kolektif, serta hukuman terhadap korporasi dan yayasan. Utrecht berharap pembuat undang-undang memikirkan masalah ini karena KUHP hanya mengenal hukuman individual. KUHP yang dibahas Utrecht puluhan tahun lalu masih berlaku hingga kini.
Ia juga menyinggung pers. Baginya, pers dapat menggerakkan masyarakat ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Oleh karena itu, hukum harus bisa bisa menjerat orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan pers.
Kuliah umum Utrecht disampaikan 56 tahun lalu. Puluhan tahun kemudian, Indonesia sudah punya Undang-Undang Pers, dan segudang perundang-undangan bisang ekonomi yang memuat sanksi pidana terhadap korporasi.
Bahkan, kini, muncul kritik, karena politik hukum pidana ekonomi bergerak ke arah yang tak terkendali. Perumusan norma dan sanksi pidananya saling bertabrakan. Para penyusun Undang-Undang mungkin tak peduli disharmoni peraturan-peraturan itu. Dampaknya justru ketika peraturan itu maju ke ruang sidang.
Seperti dikhawatirkan Utrecht: “suatu politik hukum tidak hanya dijalankan pembuat undang-undang saja, juga hakim sering menjalankan politik hukum, yaitu dalam hal ia harus menafsirkan (interpreteren) atau menambah undang-undang”. Gara-gara menghadapi kesulitan menerapkan asas nullum delictum ke dalam peristiwa konkrit, hakim acapkali terpaksa melakukan analogi.
