Romi meyakini bahwa bukan merupakan sebuah kejahatan apabila apabila seorang pejabat publik meneruskan aspirasi para pemangku kepentingan untuk sebuah jabatan. Karena manusia secara alamiah akan memilih seseorang sebagai pejabat dari orang yang dia kenal. Kalau bukan pribadinya, mungkin keluarganya, mungkin almamaternya, mungkin organisasinya, atau lainnya.
(Baca juga: Dua Terdakwa Penyuap Romahurmuziy Divonis Bersalah).
"Dengan demikian, proses penyampaian aspirasi yang saya lakukan dalam kasus Haris Hasanudin dan Muafaq Wirahadi adalah sah dan merupakan hak dan kewajiban belaka berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik," pungkasnya.
Berhubungan dengan jabatan?
Romi juga mempertanyakan surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum yang menyatakan dirinya bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 64 KUHP. Menurutnya dalam pasal tersebut ada frasa "berhubungan dengan jabatannya" jadi korupsi yang dilakukan berkaitan dengan jabatan penyelenggara negara tersebut.
Ia mengakui memang penyelenggara negara karena merupakan anggota Komisi XI DPR. Tetapi apapun tindakannya terhadap Muafaq dan Wirahadi sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan jabatan, karena Komisi XI DPR bukan merupakan mitra dari Kementerian Agama.
Untuk itu ia mengaku bingung mengapa penuntut umum KPK masih terus mengejar pembuktian dirinya bersalah melakukan korupsi. Padahal dalam surat tuntutan, penuntut umum menyatakan Romi melakukan intervensi dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum PPP yang bukan merupakan penyelenggara negara.
"Di sini persoalannya. Penuntut 'meminjam' kedudukan saya sebagai Penyelenggara Negarakarena saya anggota Komisi XI DPR, kemudian dia mentahkan sendiri dengan mengatakan secara tidak langsung perkara saya tidak ada hubungannya dengan kedudukan selaku anggota Komisi XI DPR, tapi kemudian saya di-'pukul' dengan kedudukan saya selaku Ketua Umum PPP. Artinya, penuntut umum mengakui senyata-nyatanya, tanpa kedudukan saya selaku Ketua Umum PPP, saya tidak punya kuasa untuk melakukan apa yang mereka sebut sebagai intervensi," jelas Romi.
Penuntut umum Wawan Yunarwanto mengatakan pleodi ini tidak merubah keyakinan penuntut jika Romi bersalah melakukan korupsi. "Jaksa tetap pada tuntutan," ujarnya.
Romi diyakini penuntut menerima uang dari Haris Hasanuddin sebesar Rp255 juta dan dari Muafaq sebesar Rp91,4 juta terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama. Penuntut berkesimpulan Romi menggunakan pengaruh politiknya untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi serta menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya.
Atas perbuatannya, Romy diyakini Jaksa terbukti melanggar Pasal 11 UU Tipikor tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Romi dituntut selama 4 tahun denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan. Selain itu ia juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana dan membayar uang pengganti sebanyak Rp46,4 juta.
