Jabatan Kapolri Tak Perlu Dilelang
Berita

Jabatan Kapolri Tak Perlu Dilelang

Tiga komjen digadang-gadang jadi Kapolri berikut.

RFQ
Bacaan 2 Menit
Jabatan Kapolri Tak Perlu Dilelang
Hukumonline

Wacana lelang jabatan Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Timur Pradopo, ditentang banyak kalangan. Karena pemilihan Kapolri dengan sistem itu tak diatur UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

Wakapolri Komjen Nanan Sukarna sebelumnya berharap pemilihan Kapolri bebas dari segala intervensi dan kolusi. Ia juga menyatakan tak keberatan jikalau ada usulan jabatan Kapolri dilelang.

“Silakan dilelang, kan jaman lelang sekarang ini. Tapi jangan juga jadi lelang malah tambah mahal,” ujarnya usai menghadiri seminar bertajuk “Peran dan Kedudukan Media Massa dalam Mendukung Tupoksi Polri di Indonesia” di Gedung PTIK, Senin (22/4).

Nanan menegaskan sudah waktunya pergantian jabatan Kapolri dilakukan. Pasalnya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan memasuki masa pensiun Januari 2014. Sedangkan Nanan, akan memasuki pensiun pada Agustus 2013.

Ia menegaskan, sejauh ini Polri belum melakukan rapat Wanjakti untuk membahas siapa saja yang akan maju menjadi calon Kapolri. Namun, sejumlah nama perwira tinggi sudah diusulkan ke Wanjakti. Misalnya, pejabat bintang tiga berjumlah tiga orang. Selebihnya, bintang dua yang kategori senior di kepolisian. Terpenting, pejabat Kapolri mendatang tak memiliki beban di masa lalu, agar dapat menjalankan roda organisasi dengan mudah.

Tiga calon yang diusung antara lain, Kabareskrim Komjen (Pol) Sutarman, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen (Pol) Anang Iskandar dan Kalemdikpol Komjen (Pol) Budi Gunawan.

Namun, wacana lelang itu ditentang. “Saya tak setuju kalau model lelang,” kata anggota Komisi I DPR dari F-PDIP, Tjahjo Kumolo saat dihubungi wartawan, Selasa (23/4).

Dia menambahkan, pergantian Kapolri seyogianya tetap melalui mekanisme dan aturan sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, jika menyimpang dari aturan, sama halnya melanggar ketentuan yang berlaku.

Menurut Tjahjo, pejabat Kapolri langsung ditunjuk Presiden melalui keputusan politik. Namun, parlemen tetap bisa melakukan uji kepatutan dan kelayakan tehadap kandidat yang disodorkan Presiden.

Dia menyarankan sebelum Presiden menunjuk menunjuk kandidat Kapolri, sebaiknya telusuri dulu rekam jejak yang bersangkutan. Misalnya, sejumlah perwira tinggi bintang dua yang menjabat Kapolda dan minimal akan memasuki pensiun dua tahun mendatang. Bahkan pejabat Polri di lingkungan Mabes Polri dengan pangkat komjen..

Lebih jauh Tjahjo berpendapat, sejumlah kandidat yang masuk kategori pencalonan sejatinya telah melewati proses di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Misalnya melewati tahap psikotes, pengalaman sepanjang menjadi anggota Polri, dan rekam jejak di institusi Polri.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah mengagendakan pemanggilan terhadap sembilan kandidat calon Kapolri pada bulan Mei mendatang. Hal itu ditegaskan anggota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan. Menurut Edi, Kompolnas telah mengajukan rencana tersebut kepada Kapolri.

Pengajuan tersebut lantaran Kompolnas sesuai UU 2 Tahun 2002,  berwenang meminta pejabat Polri untuk hadir d Kompolnas. Termasuk memberikan masukan untuk pengangkatan maupun pemberhentian terhadap pejabat Kapolri.

Menurut Edi, pejabat Kapolri mendatang harus memiliki leadership yang baik dan demokratis. Meski demikian, Edi enggan membocorkan siapa saja nama kandidat calon Kapolri yang sudah dijaring Kompolnas. Namun, Edi melihat peluang terhadap tiga jenderal bintang tiga cukup besar.

“Tiga orang ini memenuhi persyaratan, tapi jenderal bintang dua punya kans juga,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info