Bertambah lagi daftar kepala daerah yang akan dimintakan izin untuk diperiksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Kali ini adalah Buhari Matta yang merupakan Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara. Buhari ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penjualan produk nikel di daerahnya.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad, Senin (11/7), Buhari ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat pekan lalu. Ia diduga menyalahgunakan jabatannya dengan mengeluarkan izin Kuasa Pertambangan dalam area konservasi Taman Wisata Alam laut Pulau Lemo tanpa izin Menteri Kehutanan.
Namun, perbuatan Buhari ini tak dilakukan secara cuma-cuma. Buhari, kata Noor, menerima suap dari perusahaan rekanan sekitar lebih dari Rp5 miliar. Oleh karenanya, saat ini penyidik sedang berkoordinasi dengan Badang Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung berapa kerugian negara.
“Dugaan korupsi mengenai penjualan produk nikel ini diduga merugikan keuangan negara di atas Rp5 miliar. Tapi itu juga masih dugaan. Makanya, akan dilakukan audit untuk menentukan berapa kerugian negara,” ujarnya.
Noor melanjutkan, perusahaan rekanan yang dimaksud adalah PT Kolaka Mining Internasional (KMI). Perusahaan rekanan itu diduga memberi suap kepada Buhari. Penyidik juga telah menetapkan Managing Director KMI Atto Sakmiwata Sampetoding sebagai tersangka.
“BM (Buhari) dan AS (Atto) dikenakan Pasal 3 atau Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” tuturnya.
Meski demikian, Noor mengatakan keduanya belum diperiksa. Pemeriksaan keduanya akan dijadwalkan selanjutnya. Khususnya untuk pemeriksaan Buhari, penyidik akan menunggu izin dari Presiden.
Walau belum melakukan pemeriksaan, penyidik telah mengajukan permohonan cekal terhadap keduanya. Karena sebagaimana prosedur di Kejagung, setiap tersangka pasti akan dicekal.
Untuk diketahui, kasus korupsi ini berawal dari perbuatan Bupati Kolaka yang mengeluarkan izin Kuasa Pertambangan bijih nikel dalam area konservasi taman wisata alam laut Pulau Lemo. Izin Kuasa Pertambangan tersebut dikeluarkan oleh PT Inti Jaya atas dasar surat izin Kuasa Pertambangan bernomor 146 Tahun 2007 yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2008.
Surat izin Kuasa Pertambangan itu diterbitkan oleh Buhari Matta. Namun, surat izin tertanggal 28 Juni 2008 itu ternyata dikeluarkan tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Setelah ditelusuri, penyidik menduga surat itu dikeluarkan dengan imbalan suap senilai lebih dari Rp5 miliar.
Dengan demikian, penyidik akhirnya menetapkan Buhari dan Atto sebagai tersangka sejak Jumat lalu (9/7). Keduanya dianggap melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam Pasal 2 UU Tipikor disebutkan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar”.
Sementara, dalam Pasal 3 UU Tipikor disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar”.
