Komisi III juga akan mengkaji secara mendalam pola kinerja Pidsus. “Jangan sampai tujuan menaikan anggaran penanganan korupsi malah melahirkan ‘banjir’ kriminalisasi. Harus dipastikan yang bertanggung jawab mengelola Pidsus adalah orang yang punya integritas dan pengetahuan kuat dalam pemberantasan korupsi,” tutur Pasek.
Menanggapi pernyataan Pasek, Wakil Jaksa Agung Darmono menyatakan Kejaksaan memiliki komitmen untuk terus memperbaiki keadaan. “Keadaan yang dimaksud di sini adalah kompetensi, integritas, sarana, dan prasarana (yang ada di Pidsus), sehingga ke depan keadannya harus lebih baik,” terangnya.
Beberapa waktu lalu, Kepolisian dan Kejaksaan sempat mengeluhkan anggaran penanganan perkara yang sangat timpang dengan KPK. Anggaran penyidikan di Kepolisian hanya Rp37 juta, sepuluh kali lebih kecil dibanding KPK yang Rp300 juta. Begitu pula dengan anggaran penanangan perkara di Kejaksaan.
Minimnya anggaran disebut-sebut sebagai salah satu penyebab tidak optimalnya kinerja penyidik. Komisi III akhirnya menyetujui kenaikan anggaran Kepolisian dan Kejaksaan. Kenaikan anggaran dialokasikan untuk pembiayaan operasional penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, serta penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di Kejaksaan.
Komisi III telah mengirimkan rekomendasi ke Badan Anggaran. Penyeragaman anggaran penanganan perkara di tiga institusi penegak hukum, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan. Buktinya, penyidik dan penuntut umum di KPK dapat bekerja lebih optimal dibandingkan di institusi asalnya.
Atas rencana penyeragaman anggaran di tiga institusi penegak hukum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Andhi Nirwanto menyambut baik dan menyatakan dukungannya. Dia berpendapat, apabila Komisi III menghendaki kenaikan anggaran di Kejaksaan, yang paling tepat adalah menggunakan sistem “at cost”.
“Sistem ‘at cost’ artinya berapapun aktivitas yang dilakukan dibiayai oleh negara. Tidak lagi model per perkara, karena perkara satu dengan lainnya kan berbeda-beda. Misalnya, kasus Chevron, penyidiknya mondar mandir ke Riau. Kalau dibandingkan dengan perkara jaksa (pemeras) di sini, akan jomplang biayanya,” kata Andhi.
Andhi mengungkapkan, selama ini biaya operasional penanganan perkara di Kejaksaan menggunakan sistem per perkara. Untuk mengumpulkan alat bukti, penyidik bisa saja menempuh jarak jauh dan menggunakan metode rumit. Sementara, biaya yang dianggarkan untuk perkara mudah maupun sulit disamaratakan.
Dengan menggunakan sistem “at cost”, asal kegiatan bisa dipertanggungjawabkan, harus dibiayai oleh negara. Andhi berharap penambahan anggaran dapat memacu aparatnya bekerja lebih optimal. Penambahan anggaran penanganan perkara merupakan salah satu elemen saja. Elemen lainnya adalah dari segi SDM, gaji, dan peraturannya.
Kalau ternyata setelah anggaran dinaikkan, kinerja penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan tetap tidak optimal? Andhi berupaya semaksimal mungkin agar hal tersebut tidak terjadi. “Apalagi Pak Jaksa Agung sudah tegas. Ini kan untuk tahun 2013. Tahun 2013 kan tiga bulan lagi. Mudah-mudahan saja.”
















