Mega memberi angin surga bahwa kali ini pun pilihannya atas Jaksa Agung membawa harapan akan perubahan atas dunia hukum Indonesia yang sudah puluhan tahun dalam kondisi morat marit dan babak belur. Kenyataan ada di hadapan kita. Jaksa Agung baru adalah orang yang berada di dalam struktur Kejaksaan Agung yang selama puluhan tahun telah membiarkan dirinya morat marit dan babak belur. Belum lagi menjadi bagian lekat dari penguasa Orde Baru dan sistem pemerintahannya yang korup dan menindas. Pilihan presiden tersebut bisa jadi menimbulkan kecurigaan bahwa Megawati terkesan kompromistis dengan Orde Baru dan kroninya.
Tak terbayangkan oleh kita apa yang ada di benak Presiden atau orang-orang terdekatnya pada waktu memilih Jaksa Agung yang baru. Megawati dalam banyak kesempatan, baik sebagai ketua PDIP, Wakil Presiden, maupun Presiden telah bicara tentang perlunya hukum dan hak azasi manusia ditegakkan. Presiden juga telah bicara tentang tindakan tegas terhadap kasus-kasus korupsi dan kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Kita tidak juga bisa menduga apa yang dirancang dalam program kerja pemerintahan Megawati mengenai peran yang harus diambil oleh Jaksa Agung dalam mendudukkan kembali wibawa hukum sebagai patokan bertingkah laku warga masyarakat, pelaku bisnis, maupun penguasa.
Tidak bosan-bosannya rakyat biasa, Ornop, cendekiawan, media masa, dan bagian masyarakat sipil lainnya mengingatkan bahwa upaya keluar dari krisis ekonomi tidak cukup dengan hanya membentuk kabinet yang pro-pasar. Apa gunanya devisa bertumpuk, kenaikan angka pertumbuhan ekonomi, rendahnya inflasi, kurs Rupiah yang kuat, pengangguran berkurang, dan rasio CAR bank-bank yang ideal, kalau reformasi hukum tidak serentak berjalan. Hasil-hasil tadi akan segera sirna termakan oleh sistem yang korup yang ditunjang oleh hukum yang jelek dan penegak hukum yang rusak.
Reformasi hukum tentu tidak boleh lagi hanya sekadar retorika. Reformasi hukum tidak boleh lagi hanya sekadar melahirkan undang-undang baru sebagaimana digembar-gemborkan sebagai hasil produktif pemerintahan Habibie. Reformasi hukum adalah suatu usaha secara proaktif, terstruktur, dan dengan strategi yang tepat serta konsisten melahirkan konstitusi baru, mereposisi lembaga-lembaga negara, menyelenggarakan good governance (transparansi, persamaan hak, akuntabilitas publik dan sebagainya).
Selain itu, juga menyelenggarakan good corporate governance, merestrukturisasi dan memberdayaan institusi penegak hukum, mengubah budaya hukum, melahirkan kebijakan publik yang pro-rakyat, melibatkan rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik, memberdayakan parlemen pusat dan daerah untuk mengambil peran proaktif dalam proses legislasi dan kendali terhadap tindak tanduk pemerintah, dan sebagainya.
Dalam bahasa lugasnya, laksanakan sekarang juga zero corruption di semua departemen, institusi dan agen pemerintah, polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Tindak pejabat, polisi, jaksa, hakim dan pengacara yang korup, dan dengan upaya terprogram baik ganti dengan pejabat dan profesional yang jujur, kredibel, dan kompeten.
Buat prosedur pencegahan korupsi. Buat prosedur lelang proyek pemerintah yang lugas, transparan dan adil. Buat sistem rekruitmen yang non-diskriminatif dan berdasarkan merit. Perbarui sistem pendidikan profesi penegak hukum yang mampu menjadikan mereka penegak hukum yang jujur, bersih, berwibawa dan kompeten. Lakukan civil service reform dan perbaiki sistem remunerasi pejabat publik dan penegak hukum.
Tidak kalah pentingnya adalah mulai mengajari murid-murid SD agar sadar hukum dalam bahasa yang sederhana. Libatkan Ornop, firma hukum, organisasi profesi hukum, dan akademisi dalam perumusan kebijakan hukum dan peraturan hukum. Berikan bantuan tehnis hukum kepada parlemen pusat dan daerah. Satukan dan tertibkan etika organisasi advokat. Tingkatkan fungsi pengawasan di setiap lini.
Kita sangat tidak realistis kalau berharap pemerintahan Megawati bisa menyelesaikan semua itu dalam waktu pemerintahannya yang kurang dari 3 tahun. Tetapi kalau mantan Presiden Soekarno masih dikenang sebagai Presiden yang meletakkan dasar-dasar nation building Indonesia, Presiden Megawati seharusnya mau dan rela dikenang sebagai Presiden yang membangun Indonesia sebagai negara hukum. Untuk bergenerasi ke depan, kalau itu terjadi, rasanya sudah cukup untuk menempatkan Megawati dalam sejarah Indonesia dengan tinta emas.
Reformasi dengan konteks di atas perlu waktu 10 atau 20 tahun sebelum kita melihat hasil nyatanya. Presiden Megawati hanya perlu meletakkan dasar-dasarnya. Mulai hari ini juga. Dan kalau itu pilihannya, Presiden Megawati harus mampu membimbing dan kalau perlu menekan Jaksa Agung pilihannya untuk mengambil peran untuk memimpin reformasi total tadi.
Jaksa Agung harus mampu memberantas korupsi lama maupun baru. Jaksa Agung harus mampu meningkatkan kinerja aparatnya untuk mengusut dan menuntut kejahatan-kejahatan ekonomi yang canggih. Jaksa Agung harus mampu menegakkan hak azasi manusia di Indonesia. Jaksa Agung harus mampu mengawal kebebasan dan demokrasi di Indonesia.
Jaksa Agung harus mampu memimpin berawalnya zero corruption di Kejagung dan jajarannya dan menggulirkannya ke instansi lain. Jaksa Agung sebagai pengacara negara harus mampu memberi advis kepada presiden atas langkah-langkah hukum presiden dalam memimpin reformasi. Jaksa Agung harus mampu mengembalikan aset negara yang dicuri oleh orang-orang Orde Baru dan kroninya.
Jaksa Agung yang baru sudah sesumbar bahwa orang dalam pun mampu melakukan perubahan. Mari kita lihat apa yang bisa diperbuat oleh Jaksa Agung dalam beberapa minggu mendatang. Mari kita mendesak tanpa lupa berdoa agar Presiden Megawati mampu membimbing dan menekan Jaksa Agung untuk mengambil peran tersebut.
















