Ifdal menambahkan sebagai negara yang meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Indonesia semestinya tidak menerapkan hukuman mati karena hal tersebut bertentangan dengan penghormatan terhadap hak atas hidup yang tercantum dalam ICCPR.
Berdasarkan penelusuran hukumonline, ICCPR memang di satu sisi memuat ketentuan mengenai penghormatan terhadap hak atas hidup. Namun di sisi lain, ICCPR juga tidak melarang secara tegas penerapan hukuman mati. ICCPR justru membuka kemungkinan penerapan hukuman mati secara terbatas yakni hanya untuk kejahatan yang sangat serius dan hanya dapat diterapkan sebagai langkah yang benar-benar terakhir berdasarkan penilaian pengadilan.
Article 6 1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life. 2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court. |
Larangan penerapan hukuman mati diatur secara terpisah dalam Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty. Berdasarkan data negara-negara yang telah meratifikasi protocol ini per 8 Mei 2006, Indonesia belum meratifikasi.
Melalui UU No. 12/2005, Indonesia memang baru meratifikasi ICCPR yang disertai dengan declaration (pernyataan, red.) terhadap Pasal 1 konvensi tersebut yang mencantumkan asas self determination (hak untuk menentukan nasib sendiri, red.).
