Namun demikian, Abdul Rahman Saleh mengutarakan rasa bangganya atas prestasi yang ditorehkan Kejaksaan dalam konteks pemberantasan korupsi. Rahman menyampaikan dalam kurun waktu tiga bulan sejak presiden mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan berhasil menyelesaikan 200-an kasus korupsi.
Begitu Inpres keluar, saya langsung mengumpulkan Kajati seluruh Indonesia agar mereka segera menuntaskan perkara-perkara korupsi di wilayah mereka masing-masing, ujarnya
Ia juga kembali mempertegas komitmen pemerintahan SBY dalam upaya pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut, lanjutnya, diantaranya ditunjukkan dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor). Menurut Rahman, pembentukan Tim Tastipikor yang hanya difokuskan hanya pada beberapa BUMN dan instansi pemerintah tersebut merupakan bukti dari janji presiden yang menyatakan beliau akan memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi. Jadi, walaupun tidak lari, upaya pemberantasan korupsi di negeri ini terus jalan tambah mantan Tuada Pengawasan MA itu.
Buku Kiai di Republik Maling hasil karya Munawar Fuad Noeh di terbitkan oleh Republika Penerbit, dan peluncurannya berlangsung di Hotel Gran Melia Jakarta. Dalam sambutannya, Munawar, staf khusus Menteri Komunikasi dan Informasi, mengatakan gagasan menulis buku itu sudah ada sejak 1997, tetapi baru terealisir setelah terilhami peristiwa kericuhan antara Jaksa Agung dan sejumlah anggota DPR pertengahan Februari 2005.
Buku ini adalah refleksi keprihatinan saya terhadap kondisi Indonesia yang terus digerogoti wabah korupsi, kata Munawar yang pernah tergabung dalam Tim Ahli Pemberdayaan Persepsi Publik Menteri Pertambangan Energi ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Mentamben.
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan upaya pemberantasan korupsi saat ini tidak mudah karena beberapa kendala. Salah satunya adalah perlawanan balik dari para koruptor.
Mereka melakukan berbagai cara, mulai dari character assassination (pembunuhan karakter, red.) sampai munculnya pejuang korupsi yang track record tidak jelas, kata Rahman, ketika menyampaikan orasi dalam peluncuran buku Kiai di Republik Maling di Jakarta, Rabu malam (07/09).
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menambahkan bahwa perlawanan yang ditunjukkan oleh para koruptor merupakan imbas dari betapa gencarnya upaya pemberantasan korupsi. Saat ini, lanjutnya, orang tidak sebebas dulu dalam melakukan korupsi karena perangkat hukum dan kondisi masyarakat saat ini tidak memungkinkan korupsi untuk berkembang. Sayang, Jaksa Agung tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk perlawanan para koruptor tersebut.
Rahman menyebutkan setidaknya ada enam faktor yang mengakibatkan maraknya korupsi di negeri ini. Enam faktor tersebut adalah sanksi yang ringan, adanya kebutuhan, adanya kesempatan, pengaruh lingkungan, rendahnya moralitas, dan keserakahan.